MAKASSAR.CAHAYASULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan perhatian serius terhadap penyesuaian anggaran yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penerapan sistem ini agar tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
“Kami paham bahwa efisiensi anggaran merupakan instruksi dari pemerintah pusat, namun kami juga ingin memastikan penyesuaian ini tidak merugikan masyarakat,” ujar Ari, Senin (17/03), saat berbincang dengan awak media.
Ari menekankan, setiap perubahan yang dilakukan dalam sistem SIPD harus dikaji dengan cermat, sehingga tetap sejalan dengan kebutuhan daerah serta peraturan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa sistem ini seharusnya mempermudah perencanaan anggaran, bukan malah menjadi hambatan dalam merealisasikan program-program prioritas.
Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi fokus utama dalam penyesuaian anggaran yang dilakukan. “Kami tidak ingin melihat adanya kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah atau gangguan dalam operasional rumah sakit hanya karena adanya penyesuaian anggaran di SIPD,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah memastikan bahwa layanan dasar tersebut tetap berjalan optimal meskipun ada pengurangan anggaran di sektor lainnya.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran ini juga memberikan dampak langsung terhadap berbagai kegiatan DPRD Makassar. Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain Ahmad, mengungkapkan bahwa beberapa program yang sebelumnya rutin dilaksanakan kini terpaksa dikurangi atau bahkan dihentikan.
“Meski demikian, kami akan tetap menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya meskipun anggaran terbatas. Kami berharap pemerintah kota dapat menemukan solusi agar fungsi legislasi dan pengawasan kami tetap berjalan efektif,” katanya.
DPRD Makassar berharap agar meskipun ada penyesuaian anggaran, pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dan mencari solusi yang terbaik agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan.
