Menu

Mode Gelap
Fatma Wahyuddin, Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Lantang Desak Kadisdik Sulsel Cari Solusi Akses SMA di Wilayah Tanpa Sekolah Negeri Sekda Makassar Tekankan Penguatan Karakter Lewat Pendidikan Antikorupsi Pemkot Makassar Dapat Restu Kemendagri, Seleksi Direksi PDAM Dilanjutkan Tanpa Ulang Tahapan Makassar Menuju Pusat Peradaban Budaya: Dinas Kebudayaan Matangkan Konsep Taman Budaya Lewat FGD Strategis Seleksi Ketat di GOR Sudiang, Sulsel Kirim Sinyal Kuat ke Timnas U17 Wujudkan Kota Inklusif, Sekda Makassar Dorong Penanganan ODGJ Terpadu

BERANDA

PHRI dan DPRD Makassar Sambut Baik Kebijakan Kemendagri, Sektor Perhotelan Beri Sinyal Bangkit

badge-check


					PHRI dan DPRD Makassar Sambut Baik Kebijakan Kemendagri, Sektor Perhotelan Beri Sinyal Bangkit Perbesar

MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan bersama Komisi B DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah mengadakan kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi industri perhotelan yang sempat terpuruk akibat larangan sebelumnya.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa pembatasan kegiatan pemerintahan di hotel selama ini berdampak luas, tidak hanya pada industri perhotelan, tetapi juga sektor pendukung seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia mencatat sekitar 40–50% kegiatan hotel biasanya berasal dari instansi pemerintah, dan penurunan tajam aktivitas itu memaksa banyak hotel memangkas jumlah karyawan.

“Keputusan ini memberi harapan. Meski pemulihan belum sepenuhnya, ini awal yang baik bagi kebangkitan industri perhotelan,” ujar Anggiat, Selasa (10/6/2025). Ia menambahkan bahwa dukungan dari Presiden dan Mendagri menjadi dorongan moral besar bagi pelaku industri untuk bangkit dan memperbaiki sistem usaha.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, juga menyambut baik pelonggaran kebijakan tersebut. Ia menilai banyak hotel di Makassar kesulitan karena minimnya kegiatan pemerintah yang biasanya menjadi sumber utama pendapatan. “Investasi besar tidak sebanding dengan pendapatan selama pembatasan. Dengan kebijakan baru ini, sektor perhotelan bisa kembali bergerak,” kata Ismail.

Ia menekankan, pemulihan sektor perhotelan akan berdampak luas pada perekonomian daerah, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga bertumbuhnya UMKM yang terhubung dengan industri tersebut. DPRD pun mendorong pemerintah daerah dan seluruh OPD kembali menggelar rapat, pelatihan, dan seminar di hotel sebagai langkah pemulihan.

Dengan dibukanya kembali akses kegiatan pemerintahan di hotel, baik PHRI maupun DPRD optimistis sektor pariwisata dan perhotelan Makassar dapat segera bangkit dan kembali berkontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi daerah.

Baca Lainnya

Fatma Wahyuddin, Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Lantang Desak Kadisdik Sulsel Cari Solusi Akses SMA di Wilayah Tanpa Sekolah Negeri

12 Mei 2026 - 16:21 WITA

Sekda Makassar Tekankan Penguatan Karakter Lewat Pendidikan Antikorupsi

11 Mei 2026 - 21:17 WITA

Pemkot Makassar Dapat Restu Kemendagri, Seleksi Direksi PDAM Dilanjutkan Tanpa Ulang Tahapan

11 Mei 2026 - 19:30 WITA

Makassar Menuju Pusat Peradaban Budaya: Dinas Kebudayaan Matangkan Konsep Taman Budaya Lewat FGD Strategis

7 Mei 2026 - 20:24 WITA

Seleksi Ketat di GOR Sudiang, Sulsel Kirim Sinyal Kuat ke Timnas U17

6 Mei 2026 - 09:32 WITA

Trending di BERANDA