MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang kini resmi menggunakan empat jalur: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Perluasan skema tersebut, katanya, menjadi penyempurnaan dari sistem sebelumnya sekaligus menindaklanjuti kasus tahun lalu ketika lebih dari 1.000 calon siswa gagal memperoleh NISN karena tidak masuk dalam sistem Dapodik.
“Kementerian Pendidikan kini melakukan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh jalur resmi berjalan adil dan transparan,” ujarnya.
Muchlis menilai ketidakseimbangan kapasitas antara SD dan SMP di Makassar masih menjadi persoalan utama. Ia mendorong Dinas Pendidikan menambah ruang belajar di sekolah negeri maupun swasta agar semua lulusan SD mendapat tempat.
“Kalau perlu seperti di Bandung, satu kelas bisa menampung hingga 50 siswa. Kita juga bisa meniru Jakarta yang membantu sekolah swasta menampung siswa negeri tanpa menambah beban biaya,” terangnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan gedung sekolah bertingkat di kecamatan yang belum memiliki SMP, sekaligus pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas guru di wilayah pinggiran.
“Semua sekolah di Makassar harus bisa menjadi sekolah unggulan, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas, maupun sarana pendukung,” tegas legislator Fraksi PPP ini.
Menanggapi maraknya isu “jalur belakang” dalam PPDB, Muchlis menekankan hanya empat jalur resmi yang diakui aturan. Ia meminta aparat terkait menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan.
“Tidak boleh ada toleransi bagi pihak yang merusak integritas PPDB. Sanksi harus jelas agar memberi efek jera,” tegasnya.
Ia juga mengimbau orang tua agar tidak hanya berfokus pada sekolah favorit, mengingat kualitas sekolah di Makassar kini semakin merata.
