BULUKUMBA, CAHAYASULSEL.COM — Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan kebijakan pembangunan daerah dengan menghadiri dua agenda strategis yang digelar secara beruntun di Gedung Pinisi Bulukumba, Kamis (19/6/2025).
Agenda pertama yang diikuti adalah Rapat Koordinasi Penataan Penyelenggaraan dan Pengembangan Layanan Angkutan Laut, yang berlangsung di Ruang Lemo-Lemo, Lantai 4. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bulukumba dan dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba.
Rapat ini menjadi forum penting dalam membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan layanan transportasi laut di Bulukumba—sektor vital yang menjadi tulang punggung mobilitas dan perdagangan wilayah pesisir selatan Sulawesi Selatan.
Tanpa jeda panjang, Ketua DPRD kemudian melanjutkan ke agenda kedua, yakni Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2025–2029, yang dilaksanakan di Ruang Mandala Ria, masih di lantai yang sama.
Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, Sekretaris DPRD, perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Kabag Hukum Setda, serta Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Bulukumba. Fokus utama pembahasan adalah penyelarasan regulasi pembangunan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas strategis daerah dalam lima tahun mendatang.
Melalui kehadirannya di dua forum penting ini, Umy Asyiatun menegaskan bahwa DPRD tak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mitra aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah.
“Transportasi laut dan perencanaan jangka menengah adalah dua fondasi utama kemajuan daerah. Keduanya harus dirancang dengan cermat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Umy.
Keterlibatan langsung Ketua DPRD dalam dua agenda ini menjadi sinyal positif bahwa roda pembangunan Bulukumba dijalankan secara kolaboratif, responsif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
