MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat mulai menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Makassar. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menilai pembentukan koperasi di tingkat kelurahan berjalan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang.
Menurutnya, banyak koperasi dibentuk hanya demi memenuhi target administratif, bukan karena kebutuhan nyata masyarakat. “Sejumlah koperasi dibentuk secara mendadak, pengurusnya ditunjuk tanpa pelatihan, bahkan banyak yang belum memahami bidang usaha koperasinya,” ujar Hartono dari Fraksi PKS.
Hartono mengungkapkan, tenggat waktu yang sangat pendek membuat para lurah terdesak dan akhirnya mengambil langkah instan. Ia mengingatkan, pola seperti ini berisiko menjadikan koperasi sekadar formalitas belaka. “Kalau tidak ada pembinaan serius, koperasi itu bisa berubah jadi beban baru dan menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Data terakhir menunjukkan, sebanyak 149 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di Kota Makassar. Namun, Hartono menekankan perlunya konsolidasi besar-besaran yang dipimpin Dinas Koperasi agar setiap koperasi memiliki arah usaha jelas dan struktur organisasi yang solid. “Koperasi berpotensi menjadi pilar ekonomi rakyat, tetapi tanpa perencanaan dan pendampingan, justru bisa menjadi sumber kegagalan,” tambahnya.
Nada serupa juga disampaikan Anggota Komisi B lainnya, Arifin Majid dari Fraksi Golkar. Ia mendukung semangat penguatan koperasi, tetapi mengingatkan bahwa koperasi bukanlah proyek jangka pendek. “Kalau cuma kejar jumlah, hasilnya nol. Dinas harus aktif turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan. Pengurus koperasi perlu dibimbing langsung agar mampu mengelola koperasi dengan benar,” tandasnya.
