MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan utama tertuju pada Perusahaan Daerah (PD) Parkir dan PD Pasar yang dinilai stagnan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Hartono, dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (1/7/2025). Menurutnya, capaian PAD dari sektor parkir, pasar, dan pajak reklame jauh dari potensi sebenarnya.
“Kontribusi BUMD kita, terutama PD Parkir dan PD Pasar, masih sangat rendah. Ini ironis mengingat potensi yang begitu besar di sektor tersebut,” tegas Hartono dalam rapat yang dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif.
Hartono menyoroti khusus praktik pungutan retribusi parkir yang dinilai memberatkan dan tidak adil. Ia mencontohkan adanya pungutan kepada kendaraan yang hanya singgah sebentar di ATM atau lokasi perbelanjaan tertentu.
“Retribusi seharusnya berbasis layanan nyata. Kalau hanya berhenti sebentar, masyarakat tidak seharusnya dikenakan tarif parkir penuh,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan seperti itu perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik dan kesan bahwa pemerintah hanya mengejar setoran tanpa memberikan pelayanan yang setimpal.
Selain parkir, Fraksi PKS menilai pengelolaan pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional juga belum maksimal. Ketidakteraturan dalam pemungutan dan lemahnya pengawasan membuat potensi PAD dari sektor-sektor tersebut tidak tergarap optimal.
“Pajak reklame dan terminal bisa menjadi sumber pendapatan yang besar jika dikelola profesional dan transparan. Namun kenyataannya, kebocoran masih terjadi,” kata Hartono, menekankan perlunya pembenahan menyeluruh.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas digitalisasi sistem PAD agar setiap rupiah penerimaan dapat tercatat dan diawasi secara real time. Integrasi data antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dinilai penting untuk menutup celah manipulasi dan duplikasi pungutan.
“Digitalisasi akan meminimalkan kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi,” jelas Hartono.
PKS juga mendesak audit menyeluruh terhadap BUMD yang kinerjanya stagnan, baik dari sisi manajemen maupun keuangan. Audit ini diharapkan dapat mengungkap akar persoalan, mulai dari tata kelola, efisiensi operasional, hingga kepatuhan pada regulasi.
Selain itu, Fraksi PKS menilai penting bagi Pemkot untuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, seperti kerja sama pengelolaan lahan parkir, modernisasi pasar tradisional, dan peningkatan layanan terminal. “Kolaborasi dengan swasta dapat membawa inovasi manajemen dan teknologi, sehingga pendapatan bisa tumbuh lebih cepat,” tambahnya.
Hartono menegaskan perlunya pelatihan berkala bagi petugas pemungut pajak dan retribusi agar memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam pengelolaan sistem berbasis digital. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan Makassar pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Jika PAD meningkat, kita bisa lebih leluasa membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat,” tutup Hartono.
