MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terbaru. Sorotan ini ia sampaikan usai Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung DPRD Makassar, Selasa (1/7/2025).
Menurut Supratman, realisasi anggaran tahun 2024 memang belum memenuhi ekspektasi, namun hal tersebut bukan semata-mata akibat lemahnya pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran serta adanya pergantian kepemimpinan di awal tahun turut memengaruhi tingkat serapan. “Kalau realisasi anggaran kemarin masih rendah, tapi memang karena efisiensi,” jelas legislator Fraksi NasDem ini.
Supratman menilai kebijakan efisiensi justru memiliki dampak positif karena anggaran yang biasanya berpotensi terbuang dapat dialokasikan dengan lebih efektif. “Efisiensi ini menarik, karena anggaran yang biasanya terbuang percuma kini lebih efektif penempatannya. Jadi tidak hanya menekan belanja, tetapi juga memastikan program yang dijalankan benar-benar prioritas,” ujarnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, DPRD Makassar berencana mengakselerasi pembahasan APBD Perubahan 2025. Supratman berharap langkah ini memberi ruang lebih panjang bagi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. “Kita lakukan perubahan lebih cepat supaya ada ruang waktu menjalankan kegiatan, sehingga program prioritas bisa segera berjalan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih awal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci keberhasilan percepatan serapan anggaran. “Kami akan terus mengawal prosesnya agar APBD Perubahan dapat dibahas lebih cepat dan implementasinya di lapangan bisa tepat sasaran,” tutup Supratman.
Dengan percepatan ini, DPRD Makassar berharap berbagai program strategis, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, dapat terlaksana lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota.
