MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA tahun 2025. Sorotan utama Fatma tertuju pada penerapan sistem zonasi dan penggunaan Tes Potensi Akademik (TPA) dalam seleksi sekolah unggulan, yang dinilainya justru merugikan siswa-siswa berprestasi.
“Sistemnya belum matang. Banyak aturan yang membingungkan dan rawan memicu ketidakadilan. Di sekolah unggulan, terutama di dapil saya Makassar A, ada masyarakat yang tinggal sangat dekat dengan sekolah, tapi justru gagal masuk karena sistem zonasi yang amburadul,” kata Fatma, Selasa (9/7/2025).
Fatma mengangkat contoh nyata di SMA Negeri 12 Makassar, yang menjadi bahan perbincangan hangat publik. Di sekolah tersebut, seorang siswa yang berdomisili sangat dekat dengan sekolah justru tidak lolos lewat jalur zonasi. Ironisnya, siswa dari luar wilayah malah diterima.
“Ini membuat publik bertanya-tanya. Kenapa bisa seperti itu? Sistemnya jelas perlu dievaluasi. Dinas Pendidikan tidak bisa hanya diam. Mereka harus terbuka, tidak hanya kepada masyarakat tapi juga ke DPRD. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya berhak, justru tersingkir karena sistem yang tidak berpihak,” tegasnya.
Tak hanya soal zonasi, Fatma juga menyoroti ketimpangan dalam mekanisme penilaian. Penggabungan antara nilai rapor dan skor TPA dianggapnya tidak memperhatikan kondisi faktual siswa di lapangan.
“Bayangkan, ada siswa dengan nilai rapor 9, tapi karena nilai TPA cuma 1 atau 2, langsung tersingkir. Bisa jadi saat tes mereka sedang sakit atau tidak dalam kondisi mental yang prima. Masa depan anak-anak dipertaruhkan hanya pada satu kali tes? Itu tidak adil,” ujarnya.
Sekretaris DPC Demokrat Makassar ini juga menyoroti lemahnya koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Ia menyebut, dalam beberapa rapat bersama DPRD, pejabat yang diutus kerap tidak mampu menjelaskan secara tuntas mekanisme yang digunakan.
“Yang buat kebijakan justru tidak pernah hadir. Sementara yang hadir, tak punya kapasitas menjawab detail teknis. Ini memperburuk situasi,” sindir Fatma.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sulsel akan terus mendorong reformasi sistem penerimaan siswa baru, terutama di sekolah-sekolah unggulan, agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada anak-anak berprestasi.
“Dinas harus buka data secara menyeluruh. Jangan ada yang ditutupi. Ini soal masa depan generasi kita. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkas anggota Komisi E tersebut.
