MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak pendidikan bagi seluruh anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pernyataan itu disampaikan usai aksi demonstrasi Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan yang menyoroti polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Dalam dialog langsung dengan massa aksi di halaman Kantor DPRD, Ari menekankan bahwa lembaganya tidak pernah mengabaikan keresahan masyarakat terkait akses sekolah. “LMP adalah bagian dari keluarga besar saya. Saya berdiri bersama rakyat, terutama dalam urusan pendidikan,” ucapnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa DPRD lepas tangan dalam masalah PPDB. Ari menegaskan sejak lama ia konsisten memperjuangkan kesempatan sekolah negeri yang adil bagi semua kalangan. “Menyuruh anak dari keluarga miskin masuk ke sekolah swasta tanpa dukungan negara sama saja melanggar konstitusi,” tegasnya.
Menurut Ari, sistem seleksi PPDB memang perlu evaluasi menyeluruh agar tidak menjadi penghalang bagi siswa prasejahtera. Ia memastikan DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, wali kota, orang tua siswa, serta kelompok masyarakat sipil untuk merumuskan solusi nyata. “Saya tidak mau hanya memberi janji. Dalam waktu dekat kita buktikan lewat RDP agar semua jelas dan ada tindakan nyata. Tidak boleh ada satu pun anak Makassar yang putus sekolah karena aturan yang tidak berpihak,” ujarnya.
Ari menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak, bukan hanya sebagian kelompok.
Sebelumnya, LMP Sulsel bersama warga menggelar aksi di DPRD menuntut perombakan sistem PPDB, pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Makassar, hingga investigasi dugaan nepotisme pada jalur afirmasi. Mereka juga mendesak DPRD segera turun tangan melalui RDP sebagai bentuk tanggung jawab atas aspirasi masyarakat.
