MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXIII yang digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (29/7/2025).
Pelatihan ini diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Dalam sambutannya, Sekda Zulkifly menegaskan bahwa birokrasi saat ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal, sejalan dengan semangat reformasi dan revolusi mental.
“Di Pemkot Makassar, reformasi birokrasi kami jalankan dengan pendekatan manajemen perubahan yang terukur, untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa misi Pemerintah Kota Makassar periode 2025–2029 menekankan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berbasis digital.
Pelatihan ini, lanjutnya, diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga membentuk budaya kerja baru yang lebih kolaboratif dan profesional.
“Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan BPSDM Sulsel agar para peserta mampu melaksanakan tugas jabatan secara maksimal, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Zulkifly.
Sekda juga menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Ia menyebut, saat ini Pemkot Makassar sedang mendorong integrasi layanan digital melalui program Makassar Super Apps – LONTARA, yang menjadi platform utama pelayanan elektronik bagi masyarakat.
“Saat ini kami memiliki sekitar 350 aplikasi layanan yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan Lontara, semuanya akan terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.
Namun, ia juga mengakui masih banyak ASN, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, yang belum memahami sepenuhnya teknologi digital. Karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi kunci.
“Transformasi digital tidak hanya soal sistem, tapi juga SDM. Kita ingin kualitas layanan publik meningkat, efisiensi terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut tumbuh,” imbuhnya.
Zulkifly menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa Kota Makassar kini berada dalam era society 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah pun harus beradaptasi cepat, agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
