JAKARTA, CAHAYASULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja melalui penerapan sistem meritokrasi.
Komitmen tersebut diperkuat lewat pertemuan resmi antara jajaran Pemerintah Kota Makassar dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan ini difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, hingga penguatan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang terdiri dari Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta para tim ahli, termasuk Prof. Dr. Nurlina Zubair dan Hudli Huduri.
“Alhamdulillah, kami mendapat arahan yang sangat konstruktif dari Kepala BKN. Ini menjadi penguatan bagi upaya kami dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel,” kata Munafri.
Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN. “Promosi jabatan harus dilandasi objektivitas dan transparansi, sesuai prinsip meritokrasi,” tegasnya.
Sistem merit yang diusung Pemkot Makassar menitikberatkan pada kompetensi, talenta, dan integritas, bukan kedekatan pribadi, afiliasi politik, atau senioritas semata. Tak hanya itu, transformasi digital juga mulai diadopsi sebagai bagian dari reformasi kepegawaian.
“Dengan kolaborasi dari para ahli dan dukungan penuh dari BKN, kami optimis bisa mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan berintegritas,” ujar Munafri.
Makassar Ditetapkan Sebagai Pilot Project Nasional
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, menyebut bahwa pertemuan dengan Kepala BKN menjadi momentum penting. Bahkan, Kota Makassar mendapat kepercayaan menjadi pilot project nasional dalam penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.
“Sistem merit bukan sekadar alat promosi jabatan, tapi strategi jangka panjang untuk memahami dan memetakan potensi ASN secara objektif,” jelasnya.
Melalui pendekatan ini, ASN akan dinilai berdasarkan kinerja, motivasi, integritas, dan kompetensi. Hasilnya, Pemkot Makassar dapat menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif.
“Kami dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam. Dan alhamdulillah, Pak Wali langsung memberi arahan untuk segera menyusun dan mengeksekusi sistem tersebut,” tambah Kamelia.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Makassar turut menggandeng pakar reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat sistem kepegawaian yang berbasis teknologi.
BKN Beri Dukungan Penuh
Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan bahwa konsistensi dan integritas menjadi kunci sukses implementasi sistem merit.
“Makassar punya potensi besar untuk jadi model inspiratif bagi kota-kota lain. Kami mendukung penuh,” ujarnya.
Dengan penunjukan Makassar sebagai kota percontohan nasional, diharapkan reformasi kepegawaian berbasis sistem merit dapat lebih cepat terimplementasi secara nyata di daerah-daerah lain.
