MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar menggelar rapat kerja bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari pelayanan publik, efisiensi alokasi anggaran, hingga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program pemerintah di tingkat kecamatan.
Anggota Komisi A, Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), mengungkapkan adanya beberapa kecamatan yang justru mengalami pengurangan anggaran pada APBD Perubahan 2025. Meski demikian, ia berharap program-program prioritas tetap berjalan optimal, terutama kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami mendorong agar setiap program tetap terlaksana secara maksimal meski ada penyesuaian anggaran,” tegasnya.
Salah satu isu yang paling menonjol adalah armada kebersihan. Para camat meminta agar pengelolaan kendaraan sampah kembali berada di bawah kewenangan kecamatan. Mereka menilai proses perbaikan armada yang selama ini terpusat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kerap memperlambat layanan kebersihan di lapangan.
Tak hanya itu, beberapa kelurahan di Makassar dilaporkan belum memiliki gedung kantor lurah permanen, disertai kekurangan tenaga kebersihan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik serta kenyamanan warga dalam mengakses layanan administrasi.
Komisi A memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan dalam pembahasan APBD Perubahan, sekaligus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) untuk mencari solusi jangka panjang.
“Semua masukan ini akan kami perjuangkan, dengan fokus utama memastikan pelayanan publik tetap maksimal,” pungkas Andi Makmur.
Dengan rapat kerja ini, DPRD menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan, sekaligus menjaga kualitas tata kelola kota agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
