MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Hal itu ia sampaikan saat membuka secara resmi tahapan asesmen di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara (LAN) Antang, Senin (25/8/2025).
“Seleksi ini bukan formalitas, tapi usaha serius menempatkan orang sesuai kapasitas dan kompetensi. The right man on the right place,” tegas Munafri.
Sebanyak 33 calon pejabat bersaing memperebutkan delapan kursi eselon II. Sementara satu kursi untuk posisi Direktur RSUD Daya masih diperpanjang pendaftarannya lantaran baru diikuti dua orang.
Munafri menekankan, siapapun yang terpilih nantinya harus memiliki kapabilitas, integritas, serta pengalaman mumpuni untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Dari 33 peserta pasti ada yang lolos dan ada yang tidak. Itu wajar, namanya kompetisi. Yang penting, semua berjalan objektif dan profesional,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar peserta menjaga konsentrasi penuh dalam mengikuti asesmen, belajar dari pengalaman, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan.
Khusus untuk posisi Direktur RSUD Daya, Munafri menilai jabatan ini sangat krusial. Selama ini, fungsi direktur masih dirangkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
“Harapan kita RSUD Daya bisa punya direktur definitif yang fokus mengelola manajemen rumah sakit, agar pelayanan lebih maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Makassar, Vivi Andriani Amri, menjelaskan dasar hukum serta tujuan seleksi terbuka JPT Pratama.
Menurutnya, seleksi ini dilaksanakan berdasarkan UU ASN, PP Manajemen PNS, serta Permenpan-RB, dengan tujuan menciptakan mekanisme rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan berbasis merit system.
“Tujuan utamanya adalah menjaring pejabat terbaik, berintegritas, serta memiliki rekam jejak dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi,” jelas Vivi.
Adapun tahapan seleksi terbuka berlangsung sejak awal Agustus hingga 8 September 2025, dengan metode mulai dari administrasi, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, asesmen, hingga wawancara tim pansel.
“Seleksi ini menjadi instrumen penting agar pengisian jabatan dilakukan dengan benar, sehingga hasilnya menghadirkan pejabat tepat untuk organisasi,” tutup Vivi.
