MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Langkah cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali mencuri perhatian. Kali ini, apresiasi datang langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (11/9/2025).
Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kompak memuji komitmen Munafri–Aliyah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam kunjungan ke Makassar Government Center (MGC)—yang kini menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor DPMPTSP Kota Makassar—Maruarar menilai pasangan kepala daerah ini menunjukkan kinerja luar biasa sejak awal masa jabatan mereka.
“Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat. Baru dilantik Februari 2025, hanya dalam hitungan minggu langsung membuat kebijakan pro rakyat kecil. Ini patut diapresiasi,” puji Maruarar saat meninjau pelayanan publik di MGC.
Ia menyoroti khusus kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah berlaku sejak November 2024.
“Saya tadi sudah cek langsung loketnya bersama Pak Mendagri. Betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” tegasnya.
Maruarar juga mengapresiasi kecepatan Pemkot Makassar menindaklanjuti kebijakan tersebut. Hanya butuh dua bulan setelah dilantik untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program itu.
“Luar biasa, Februari dilantik, April sudah ada Perwali. Artinya pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau saya nilai, sekarang sudah delapan dari sepuluh,” ujarnya sembari berharap pelayanan bisa terus ditingkatkan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memuji langkah Pemkot Makassar yang mengintegrasikan berbagai layanan strategis seperti PBG dan BPHTB ke dalam MPP.
“Saya apresiasi Pak Wali dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di Mal Pelayanan Publik. Ini layanan yang sangat penting,” kata Tito.
Menurut Tito, model pelayanan terpadu seperti ini memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen dalam satu tempat—mulai dari KTP, SKCK, perizinan bangunan, hingga pertanahan.
“Semua proses bisa lebih cepat dan menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” tambahnya.
Tito berharap inovasi ini dapat menjadi role model nasional bagi 514 kabupaten/kota lainnya yang belum memiliki MPP. “Kami akan dorong seluruh pemerintah daerah membangun layanan publik terintegrasi seperti di Makassar,” tegasnya.
Usai meninjau MGC, kedua menteri juga mengunjungi Dasbor Command Center di lantai 7 Dinas Kominfo Makassar, yang menjadi pusat kendali data dan aduan masyarakat secara real time.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan terima kasih atas kunjungan kedua menteri tersebut.
“Kehadiran Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP memberi motivasi sekaligus dukungan nyata untuk terus memperkuat pelayanan publik di Makassar,” ucap Munafri.
Ia menegaskan Pemkot Makassar siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” katanya.
“Inilah semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota: menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat kecil.”
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menegaskan komitmen Pemkot menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan mudah diakses.
“Melalui Mal Pelayanan Publik, kami ingin memastikan masyarakat Makassar mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Aliyah menambahkan, Pemkot akan terus memperluas integrasi layanan penting ke dalam MPP, termasuk PBG dan BPHTB gratis bagi MBR.
“Kehadiran dua menteri ini semakin memotivasi kami untuk terus berinovasi. Semakin modern dan transparan pelayanan publik, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tandasnya.
