MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Transformasi Kapasitas Lurah Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Minggu (5/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Transformasi Kapasitas Lurah se-Kota Makassar yang sebelumnya dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (3/10/2025).
Turut hadir pula sejumlah pejabat Bapenda, di antaranya Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala UPT PBB, serta Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ikut memperkuat diskusi terkait optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan kemandirian fiskal di tingkat kelurahan.
Dalam paparannya, Andi Asminullah menekankan pentingnya peran lurah sebagai garda terdepan pelayanan publik, terutama di tengah arus digitalisasi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan pelayanan, bukan menambah beban administrasi.
“Digitalisasi di kelurahan harus menjadi alat bantu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat. Lurah perlu memahami dan menguasai transformasi digital agar bisa memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Asminullah.
Lebih lanjut, ia menilai kemampuan adaptasi lurah terhadap perubahan digital menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Bimtek ini akan berlangsung di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Antang Makassar pada 6–9 Oktober 2025, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan atau retret di Malino pada 10–12 Oktober 2025.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap seluruh lurah mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial, serta kesiapan menghadapi tantangan digitalisasi pelayanan publik di wilayah masing-masing.
“Lurah bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga agen perubahan di tingkat akar rumput. Dengan kompetensi digital yang kuat, mereka bisa menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan transparan,” tutup Asminullah.
