MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak akan berjalan tanpa kolaborasi yang solid antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku industri.
Pesan itu disampaikan Appi—sapaan akrabnya—saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Selatan Tahun 2025 di Gedung PGIW, Jalan Abdurrahman Basalamah, Makassar, Sabtu (18/10/2025).
Dalam sambutannya, Appi menekankan bahwa dunia ketenagakerjaan membutuhkan strategi yang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dijalankan dengan komitmen dan kolaborasi nyata.
“Kalau bicara soal pekerjaan ke depan, tentu kita susun strategi. Tapi strategi itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dijalankan. Proses menjalankannya ini yang penting, dan di situlah kolaborasi dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar selalu membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan serikat pekerja. Melalui Dinas Tenaga Kerja, berbagai fasilitas dan pendampingan telah diberikan sebagai wujud komitmen untuk memperjuangkan hak dan perlindungan buruh.
“Kami ingin hubungan pemerintah dan buruh terus berjalan baik dan produktif. Kalau ada persoalan, pemerintah hadir sebagai mitra, bukan hanya penengah,” kata Appi.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian signifikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar. Hingga kini, sebanyak 263.903 pekerja atau 52 persen telah terlindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan 6.190 perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya.
Puluhan ribu pekerja rentan juga telah mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui skema yang dibiayai APBD Kota Makassar. Dan mulai tahun anggaran 2026, pemerintah akan memperluas manfaat dengan menambah program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para pekerja.
“Tahun depan kami tambahkan satu program lagi, yaitu Jaminan Hari Tua. Ini bentuk perhatian kami agar pekerja memiliki tabungan masa depan yang lebih aman,” jelasnya.
Menurut Appi, pemerintah harus hadir memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan tenang karena memiliki perlindungan sosial yang layak. Ia menegaskan, masalah ketenagakerjaan tidak boleh dibiarkan tanpa solusi hanya karena ketiadaan jaminan keselamatan atau kepastian sosial.
“Kalau ada risiko kerja atau hal yang tidak diinginkan, pekerja harus terlindungi. Lewat JHT, mereka juga punya masa depan yang lebih pasti,” tegasnya.
Lebih jauh, Appi menyebut bahwa buruh merupakan elemen vital dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menilai hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus dijaga dengan semangat saling menguatkan.
“Bayangkan daerah tanpa buruh, apa yang bisa dibangun? Jadi bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh bisa saling menopang demi ekonomi yang kuat,” ucapnya.
Wali Kota yang dikenal dekat dengan berbagai komunitas ini juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan bersama.
Menutup sambutannya, Appi menyampaikan apresiasi kepada KSBSI Sulawesi Selatan atas perannya yang konstruktif dalam menyuarakan aspirasi pekerja.
“Selamat melaksanakan Rakerwil. Susun rencana kerja yang realistis dan bisa dijalankan. Semoga organisasi ini makin kuat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
