MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Di tengah derasnya arus transformasi digital yang menjadi standar baru pemerintahan modern, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi menyoroti rendahnya kesadaran digital di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD). Dari puluhan OPD, hanya dua yang benar-benar menerapkan sistem digital secara utuh.
Situasi ini membuat Appi mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, yang menjadi tanda dimulainya babak baru tata kelola pemerintahan yang harus meninggalkan sistem manual yang lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan.
Pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar, di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025), Appi menegaskan bahwa seluruh OPD wajib bertransformasi.
“Tahun depan semuanya harus digital. Makanya kita bentuk tim percepatan di semua OPD,” tegasnya.
Appi mengaku geram melihat minimnya OPD yang bergerak, padahal digitalisasi bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi tentang efisiensi dan akuntabilitas. Ia menggambarkan bagaimana data manual yang ditulis dengan pensil atau pulpen sering berbeda dengan hasil laporan akhir, sehingga memicu masalah saat pemeriksaan.
“Digitalisasi itu efisiensi. Yang tadinya butuh satu hari bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu bisa jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” katanya.
Appi memastikan setiap OPD akan diberi target dan jadwal implementasi digitalisasi. Jika tidak jalan, sanksi akan diberikan. Ia menilai banyak ASN masih menyepelekan modernisasi ini dan menganggap digitalisasi hanya soal “pencet-pencet aplikasi”.
Lebih jauh, ia menyayangkan rendahnya penggunaan mobile banking di kalangan ASN yang menurutnya baru mencapai sekitar 30 persen. Padahal, kata dia, digitalisasi harus menjadi kebiasaan dasar untuk memudahkan pekerjaan kantor.
“Semuanya harus elektronik dan tercatat. Kalau ada pemeriksaan tinggal buka sistem. Tidak perlu cari-cari kertas yang hilang,” tekan Appi.
Dalam laporan Bank Indonesia, hanya dua OPD yang telah menerapkan digitalisasi penuh. Temuan ini membuat Appi semakin tegas bahwa percepatan transformasi harus dipaksa untuk bergerak.
“Kalau ikut ritme seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa,” ucapnya.
Ia meminta seluruh camat dan kepala SKPD menyimak materi digitalisasi dengan serius, karena banyak pengetahuan baru dari para ahli yang harus dipahami untuk membangun sistem pemerintahan modern.
Sementara itu, Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah menjelaskan bahwa digitalisasi di Bapenda sudah jauh berkembang. Pembayaran pajak melalui aplikasi PAKINTA menunjukkan peningkatan signifikan hingga 400 persen.
“Tahun depan semua aplikasi akan kita satukan. Kominfo akan hubungkan PAKINTA ke Lontara+, jadi masyarakat bisa membayar pajak lewat dua platform,” ujarnya.
Asminullah menegaskan bahwa Bapenda berkomitmen memperluas digitalisasi untuk seluruh jenis pajak daerah, sekaligus meningkatkan konektivitas sistem bersama pihak perbankan dan tim IT Pemkot.
Dengan langkah tegas ini, Pemkot Makassar bersiap memasuki era baru: pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari problem klasik sistem manual.
