MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Kota Makassar dalam waktu dekat akan menggelar Pemilihan RT/RW. Hajatan rakyat yang dihelat Pemerintah Kota Makassar ini rencananya berlangsung serentak pada 3 Desember 2025.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) Kecamatan Makassar menaruh harapan besar agar pesta demokrasi tingkat akar rumput ini mampu menghadirkan kompetisi yang sehat serta disambut penuh sukacita oleh masyarakat. Total 9.191 calon Ketua RT dan 2.169 calon Ketua RW akan berkompetisi pada momen tersebut.
“Sudah seharusnya selayaknya pesta harus disambut dengan riang gembira tanpa adanya gejolak maupun dinamika yang mengganggu jalannya tahapan demokrasi tingkat masyarakat ini,” ujar Ketua DPC APPI Kecamatan Makassar, Sulyadi Abbas atau Adhit Abbaz, Jumat (28/11).
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan harus berjalan netral, terbuka, jujur, dan adil sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pemilihan yang berkualitas.
“Sehingga dengan demikian akan lahir pemimpin RT maupun RW yang benar-benar diharapkan oleh warga, pemimpin berkualitas di tingkat lingkungan,” tegasnya.
Diketahui, secara keseluruhan, 11.360 calon RT/RW akan memperebutkan 6.027 kursi Ketua RT dan 1.005 kursi Ketua RW di seluruh Kota Makassar.
Pemilihan langsung oleh warga dinilai sebagai ruang demokrasi yang perlu dijaga agar menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang lebih partisipatif.
“Ini selaras dengan arah kebijakan dan semangat Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif kepada masyarakat,” tambah Adhit.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Adi Suryadi Culla, menilai bahwa Pemilihan RT/RW Serentak yang diinisiasi Pemerintah Kota Makassar merupakan langkah positif dan memberi keteladanan dalam praktik demokrasi langsung di tingkat paling bawah.
Menurutnya, pemilihan ini adalah bentuk pendidikan politik praktis yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin lingkungan secara langsung dan lebih sadar.
“Pemkot Makassar telah mengambil langkah baik dengan menggelar pemilihan RT/RW secara serentak. Ini memberikan nilai demokrasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat bawah,” ujarnya.
Meski demikian, Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas itu menekankan perlunya persiapan matang, terutama terkait alokasi anggaran yang harus dirancang secara distributif dan didukung sistem pengawasan yang memadai.
Hal tersebut penting agar kesiapan teknis di setiap RT dan RW dapat terpenuhi. Selain anggaran, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Perda dan petunjuk teknis pemilihan.
“Yang pasti, sosialisasi harus dilakukan secara masif. Harapan kita, masyarakat siap memahami dan menjalankan aturan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan yang kerap muncul dalam pemilihan RT/RW. Sebagai contoh, ia menyebut pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai berhasil karena sejak awal menyiapkan alokasi anggaran secara kuat dan mendistribusikannya langsung ke setiap RT/RW untuk pembentukan panitia pemilihan.
