MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menorehkan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada Minggu, 30 November 2025, di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, digelar Rapat Paripurna untuk pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan pengambilan keputusan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dan dihadiri Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda, seluruh pimpinan SKPD, serta jajaran DPRD. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapatnya, Ranperda APBD 2026 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wali Kota Munafri menegaskan bahwa APBD 2026 menjadi fondasi bagi pembangunan kota yang lebih inklusif, modern, dan berpihak pada masyarakat. “Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2026. Program-program akan difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama warga di pulau-pulau,” ujarnya.
Menurut Munafri, kepercayaan masyarakat terbangun ketika pemanfaatan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Setiap angka dalam APBD bukan sekadar nominal, tapi memiliki makna besar: nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang berjuang keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun akibat efisiensi dan beberapa program yang belum terlaksana maksimal. Evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan perencanaan APBD 2026 agar program prioritas dapat terealisasi optimal.
Panitia Khusus Badan Anggaran DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menekankan bahwa penetapan APBD 2026 adalah bukti sinergi eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama menghasilkan anggaran tepat sasaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh SKPD menjalankan program berdasarkan regulasi, dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi.
APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan rincian:
1. Pendapatan Daerah: Rp 4,695 triliun
2. Belanja Daerah: Rp 5,175 triliun (defisit Rp 480 miliar)
3. Pembiayaan Daerah: Penerimaan Rp 480 miliar, Pengeluaran Rp 0, Netto Rp 480 miliar
SiLPA: Rp 0
Wali Kota Munafri menegaskan, seluruh program dan belanja daerah harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, dari pembangunan infrastruktur hingga layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan pekerja rentan, urban farming, dan pemberdayaan UMKM.
“Kita kawal bersama agar setiap program benar-benar hadir di lapangan dan dirasakan masyarakat. Sinergi ini menunjukkan bahwa ketika rakyat menjadi tujuan, perbedaan justru menjadi kekuatan,” ujar Munafri.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas, terutama menjelang pemilihan RT/RW, agar Kota Makassar tetap aman, tertib, dan fokus pada kemajuan bersama.
