MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Stunting Kota Makassar yang dirangkaikan dengan subkegiatan koordinasi TPPS terkait Review Kinerja Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025.
Rakor yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (16/12/2025), dihadiri para kepala OPD terkait, camat, lurah, serta pemangku kepentingan lintas sektor sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Aliyah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis nasional guna mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang mensyaratkan tersedianya sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan stunting harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, karena merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.
Aliyah juga memaparkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan target penurunan stunting dalam RPJMD 2025–2029, dari 18,8 persen menjadi 16,2 persen pada 2029 dan ditargetkan turun hingga 15,5 persen pada 2030. Ia menjelaskan, prevalensi stunting Kota Makassar tercatat 18,4 persen pada 2022, sempat meningkat menjadi 25,6 persen, namun berhasil ditekan kembali menjadi 22,9 persen pada 2025.
Lebih lanjut, Aliyah menekankan pentingnya aksi konvergensi lintas sektor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Rakor TPPS ini, kata dia, menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh intervensi pencegahan dan penurunan stunting berjalan terpadu dan efektif. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya ini berhenti pada rapat koordinasi atau kegiatan seremonial semata, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.
Aliyah juga menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme donasi. Pemerintah harus hadir secara penuh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran camat dan lurah dalam Rakor TPPS sangat strategis karena mereka merupakan garda terdepan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Ia menambahkan, Bappeda akan melakukan pemantauan dan pelaporan bulanan terhadap pelaksanaan program prioritas, termasuk percepatan penurunan stunting, guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan terbaik dalam pencegahan, percepatan, dan penurunan stunting. Penghargaan diberikan kepada Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, serta Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Buntusu, dan Kelurahan Pannampu.
Menanggapi arahan tersebut, Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor di wilayahnya melalui langkah konkret, mulai dari penguatan peran kelurahan dan kader posyandu hingga sinergi dengan puskesmas serta RT/RW. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan intervensi tepat sasaran agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting di tingkat kecamatan.
Rapat Koordinasi TPPS Kota Makassar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Dengan penekanan pada aksi nyata di lapangan serta komitmen kuat pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, diharapkan prevalensi stunting di Kota Makassar dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan demi terwujudnya generasi Makassar yang sehat dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
