MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi rujukan studi tata kelola pemerintahan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan kerja Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, H. Hurmin, SE, di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Rabu (11/2).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Andi Zulkifly didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar, Muh Roem, serta Sekretaris Bappeda Makassar, A. Ato Rakhmawan.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kapasitas fiskal, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Andi Zulkifly memaparkan bahwa sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa yang tersebar di 153 kelurahan, Makassar menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, PAD Kota Makassar terus menunjukkan tren positif. Tahun lalu, PAD mencapai Rp1,9 triliun dan tahun ini ditargetkan meningkat. Namun, di tengah capaian tersebut, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer daerah hingga Rp500 miliar yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
“Pemotongan dana transfer bisa mencapai 10 persen. Ini tentu memengaruhi kapasitas keuangan daerah. Namun kami tetap melakukan optimalisasi anggaran agar program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Zulkifly.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Makassar ditopang sektor perumahan, perkantoran, perdagangan, dan komunikasi yang menjadi sumber utama pergerakan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja.
Untuk memastikan efektivitas pembangunan, seluruh program Pemkot Makassar telah terintegrasi dalam sistem aplikasi Lontara sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.
“Seluruh program terinput dalam Lontara dan dilaksanakan secara bertahap. Dengan sistem ini, capaian visi dan misi kepala daerah dapat diukur secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Terkait manajemen ASN, Zulkifly menegaskan bahwa meskipun banyak pejabat berlatar belakang purna praja, seluruh pengisian jabatan struktural tetap melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE, mengaku banyak memperoleh referensi dari tata kelola Pemkot Makassar. Ia menyebut Kabupaten Sarolangun yang berusia 27 tahun masih memiliki kapasitas fiskal terbatas dengan PAD sekitar Rp100 miliar.
“Kami datang untuk belajar. PAD Makassar sangat tinggi, sementara PAD kami masih terbatas. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Hurmin juga mengungkapkan bahwa daerahnya turut terdampak pemotongan penerimaan transfer pusat sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian perencanaan agar program prioritas tetap berjalan.
Selain persoalan fiskal, ia menyoroti kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan awal mendorong tenaga honorer menjadi PPPK dengan pembiayaan pusat, namun setelah dinyatakan lulus, beban gaji dialihkan ke pemerintah daerah.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas upaya peningkatan disiplin ASN, termasuk penertiban pegawai yang mencoba mengakali sistem absensi, serta prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan di Kabupaten Sarolangun.
Menutup kunjungannya, Bupati Hurmin menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemkot Makassar dan berharap sinergi antardaerah dapat terus terjalin.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi referensi bagi Sarolangun dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
