MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran maupun memenuhi target administrasi.
Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung program prioritas Pemkot Makassar melalui Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Munafri mengatakan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Appi, seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan, harus menghasilkan manfaat yang terukur. Salah satu indikatornya adalah peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah harus lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan hanya memenuhi kebutuhan internal organisasi.
Di sisi lain, Munafri mendorong penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha. Keterbatasan APBD, kata dia, tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program prioritas.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Munafri berharap jajaran Pemkot Makassar memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. (*)
