MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Di tengah derasnya arus digital, dominasi algoritma, dan menguatnya politik popularitas, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dinilai menghadapi tantangan sejarah untuk kembali meneguhkan jati dirinya sebagai poros intelektual bangsa. Gagasan itu ditegaskan dalam tulisan berjudul “HMI dan Politik Gagasan: Mengembalikan Marwah sebagai Poros Intelektual Bangsa” karya Harbiyanto, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
Tulisan tersebut tidak sekadar menjadi refleksi organisasi, tetapi juga kritik mendalam terhadap kecenderungan gerakan mahasiswa yang aktif secara politik namun kurang produktif secara intelektual. Harbiyanto menilai ukuran keberhasilan HMI tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya jaringan organisasi atau banyaknya kader yang menduduki jabatan publik, melainkan oleh gagasan, pengetahuan, dan kontribusi nyata yang mampu dihadirkan untuk bangsa.
“Pertanyaan penting bagi HMI hari ini bukan lagi siapa yang memimpin organisasi, tetapi gagasan apa yang mampu dilahirkan untuk Indonesia,” tulis Harbiyanto.
Menurutnya, masuknya kader HMI ke dunia politik bukan persoalan. Politik adalah bagian dari kehidupan kebangsaan dan setiap kader berhak memilih jalan pengabdiannya sebagai politisi, birokrat, akademisi, profesional, pengusaha, maupun aktivis. Namun, ia mengingatkan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menggeser orientasi organisasi dari gagasan menuju akses.
Harbiyanto menekankan pentingnya HMI mempertahankan independensi intelektual dan keberanian moral. Kader boleh berada di dalam pemerintahan, tetapi HMI tetap harus memiliki kebebasan untuk mengawasi kekuasaan dan mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Ia mengutip relevansi pemikiran Michel Foucault bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui jabatan formal, tetapi juga melalui pengetahuan, wacana, dan kemampuan menentukan apa yang dianggap benar. Karena itu, perebutan pengaruh tidak selalu dilakukan dengan merebut kursi kekuasaan; menguasai produksi pengetahuan dan wacana juga merupakan bentuk kekuasaan.
Dalam tulisannya, Harbiyanto mengkritik penggunaan istilah agent of change yang sering kehilangan kedalaman makna. Perubahan, menurutnya, tidak cukup ditopang keberanian semata, tetapi harus dibimbing oleh pengetahuan.
Mahasiswa memang harus menjadi agen perubahan, tetapi sebelum mengubah masyarakat, ia harus memiliki kemampuan memahami masyarakat. Kekuatan mahasiswa bukan hanya kemampuan turun ke jalan, melainkan kemampuan membaca realitas, meneliti, menulis, mengolah data, memahami teori, menguji argumentasi, dan menyusun alternatif kebijakan.
Ia menegaskan bahwa aksi, demonstrasi, dan pernyataan sikap tetap penting dalam demokrasi. Namun tanpa basis pengetahuan, semuanya berisiko hanya menjadi suara keras yang tidak menghasilkan perubahan mendalam.
“Kader HMI tidak cukup mengatakan sebuah kebijakan salah. Ia harus mampu menjelaskan mengapa kebijakan itu salah, siapa yang dirugikan, data apa yang membuktikannya, dan alternatif apa yang dapat ditawarkan,” tegasnya.
Harbiyanto juga mengingatkan pentingnya warisan intelektual tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mempertemukan keislaman dengan keterbukaan intelektual, keindonesiaan, kemanusiaan, dan keberanian moral.
Salah satu bagian paling aktual dalam tulisan itu adalah pembahasan mengenai algoritma, media sosial, data, dan kecerdasan buatan (AI). Harbiyanto menilai medan intelektual telah berubah. Ruang diskusi tidak lagi hanya berada di kampus, perpustakaan, atau forum organisasi, tetapi juga di platform digital yang dikendalikan algoritma.
Perhatian publik kini dapat dibentuk oleh sistem digital: siapa yang dianggap penting, isu apa yang dianggap utama, dan pendapat mana yang paling terlihat. Karena itu, HMI tidak cukup hanya memahami politik kekuasaan, tetapi juga harus mampu membaca politik pengetahuan dan politik algoritma.
Ia mengingatkan bahwa sesuatu yang viral belum tentu penting, dan sesuatu yang penting belum tentu viral. Kemiskinan tidak selesai karena menjadi trending topic, dan krisis pendidikan tidak berubah hanya karena ramai diperbincangkan.
“HMI tidak boleh membiarkan algoritma menjadi kurikulum intelektualnya,” tulis Harbiyanto.
Karena itu, riset harus kembali menjadi budaya organisasi. Kader perlu membangun tradisi membaca realitas secara sistematis, mengumpulkan data, melakukan penelitian, menguji asumsi, membaca kebijakan, mendengar masyarakat, dan menyusun gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong HMI untuk memasuki isu-isu strategis seperti AI, ekonomi digital, perubahan iklim, geopolitik, pendidikan, demografi, ketimpangan sosial, tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan krisis ekologis.
Harbiyanto menilai HMI perlu bergerak dari pola aktivisme reaktif menuju kebudayaan intelektual. Organisasi tidak harus menjadi yang paling keras suaranya, tetapi harus menjadi yang paling kuat argumentasinya.
Komisariat harus menjadi ruang tumbuhnya gagasan, cabang menjadi ruang pengujian gagasan melalui pengalaman sosial, dan Pengurus Besar memiliki tanggung jawab mengartikulasikan kekayaan intelektual itu menjadi kontribusi nasional.
Ia mengusulkan agar membaca menjadi kebiasaan, menulis menjadi tradisi, riset menjadi instrumen gerakan, diskusi menjadi ruang pengujian gagasan, dan karya menjadi ukuran produktivitas kader.
Dalam bagian akhir, Harbiyanto menegaskan bahwa masa depan HMI bukan ditentukan oleh apakah organisasi ini masih memiliki masa depan—karena ia yakin HMI tetap memiliki masa depan—melainkan masa depan seperti apa yang hendak dibangun.
HMI, menurutnya, dapat memilih semakin dekat dengan pusat kekuasaan namun semakin jauh dari pusat pengetahuan, atau mengembalikan keseimbangan identitasnya: Islam sebagai sumber nilai, Indonesia sebagai ruang pengabdian, ilmu sebagai kekuatan perjuangan, independensi sebagai etika organisasi, dan kemanusiaan sebagai orientasi gerakan.
“Marwah HMI akan menemukan bentuk barunya ketika ia kembali produktif melahirkan sejarah intelektual, bukan sekadar mewarisi sejarah intelektual,” tulis Harbiyanto.
Tulisan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa cita-cita HMI bukan hanya memenangkan perdebatan hari ini, tetapi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridai Allah SWT melalui ilmu yang hidup, gagasan yang produktif, karya yang nyata, dan pengabdian yang menemukan orientasinya kembali.
Penulis: Harbiyanto, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
