MAKASSAR.CAHAYASULSEL.COM – DPRD Makassar mengumumkan pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari langkah efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo, yang mengarahkan semua sektor pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Dahyal, menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas untuk Pemerintah Kota dan DPRD adalah yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi tersebut.
“Efisiensi anggaran sudah dilakukan sejak awal tahun, dan fokus utama kami adalah pengurangan perjalanan dinas. Pada asistensi DPRD 2025, pemotongan sudah diterapkan, namun masih akan ada penyesuaian lebih lanjut,” jelas Dahyal, Rabu (12/3/2025).
Ia menambahkan, DPRD Makassar akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan lebih lanjut item-item mana yang perlu dioptimalkan dan diefisienkan.
“Setelah dikeluarkan Inpres dari Presiden tentang efisiensi, kami akan segera mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kami juga akan berdiskusi dengan Kemendagri terkait hal-hal lain yang harus diefisienkan sebelum kebijakan final diterapkan oleh Pemkot,” terangnya.
Dahyal juga menyebutkan, pihaknya akan memastikan apakah anggaran untuk reses anggota dewan akan terkena dampak pemotongan anggaran tersebut.
“Meski reses tetap dilaksanakan, kami akan konfirmasi dengan Kemendagri apakah anggarannya akan dipotong atau tetap seperti sebelumnya,” ujar Dahyal.
Selain itu, Dahyal menjelaskan, anggaran transportasi untuk dewan pada tahun ini juga mengalami pemotongan signifikan, dari Rp100 ribu menjadi Rp50 ribu per anggota, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di Sulsel, termasuk di Pemprov.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan pentingnya mencari solusi agar perjalanan dinas dan kegiatan penting lainnya seperti FGD tetap dapat berjalan meskipun terjadi pemotongan anggaran.
“Mengingat perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering terkena dampak pemotongan, kami perlu mencari jalan keluar agar kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Ari.
Ari juga menyoroti pentingnya studi banding dan kunjungan ke daerah lain untuk memperoleh ide dan solusi bagi perkembangan Makassar. Meskipun anggaran terbatas, ia menilai studi banding tetap krusial untuk memberikan dampak positif bagi kota.
“Kegiatan seperti studi banding tetap diperlukan meski anggarannya terbatas. Itu penting agar kita bisa belajar dari kota-kota yang lebih maju dan menyelesaikan kendala yang ada di Makassar,” tambahnya.
