BANTAENG.CAHAYASULSEL.COM – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, turun langsung menemui massa aksi dari Solidaritas Helm Kuning Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bantaeng, Jumat (2/5/2025).
Dengan didampingi sejumlah pejabat terkait, Bupati yang akrab disapa Uji Nurdin itu mengajak massa untuk duduk bersama di halaman kantor guna mendengar secara langsung tuntutan yang disuarakan para pekerja.
Menanggapi aspirasi tersebut, Uji Nurdin menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya juga tidak menginginkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kawasan industri. Namun, menurutnya, situasi global yang menyebabkan anjloknya harga nikel telah memberikan tekanan berat terhadap industri smelter, termasuk di Bantaeng.
“Sebelumnya, saya sudah memanggil direksi PT Huadi untuk membahas rencana PHK. Bahkan, perusahaan sempat merencanakan PHK terhadap 200 orang. Tapi kami berupaya menahan agar jumlahnya tidak sebanyak itu. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengintervensi keputusan bisnis, namun kami tetap berusaha memediasi,” ungkap Uji Nurdin.
Ia menjelaskan bahwa dampak penurunan harga nikel tidak hanya dirasakan pekerja, namun juga pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendapatan dari retribusi industri.
“Semakin sedikit tenaga kerja, maka produksi ikut menurun. Dampaknya, kontribusi terhadap pendapatan daerah juga ikut turun. Jadi ini bukan hanya keresahan teman-teman buruh, tapi keresahan kami juga di pemerintah,” tegasnya.
Bupati Uji Nurdin turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi meluasnya krisis industri, seperti yang terjadi di daerah lain. Ia mencontohkan kondisi di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana sebuah perusahaan terpaksa menutup seluruh 34 tungkunya karena tidak mampu bertahan menghadapi anjloknya harga nikel.
“Di Bantaeng kita punya 10 tungku, tapi saat ini hanya 7 yang masih beroperasi. Jika kondisi terus memburuk, bukan hanya PHK yang terjadi, tapi bisa saja pabrik berhenti total,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan demonstran, Junedi, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas kondisi kerja yang dinilai belum layak serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja yang masih terjadi di kawasan industri.
“Kami menuntut agar hak-hak dasar pekerja dipenuhi. Ini bukan semata tuntutan sekelompok orang, tapi perjuangan bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan bermartabat,” ujarnya.
Junedi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjamin kesejahteraan pekerja dan menegakkan prinsip keadilan dalam dunia kerja, sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
