BULUKUMBA, CAHAYASULSEL.COM — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Syahruni Haris (Fraksi Gerindra), menerima langsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh Lembaga Afiliasi Toleran Indonesia (PATI), Rabu (25/6/2025), di halaman kantor DPRD Bulukumba. Aksi ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap sejumlah isu strategis yang dinilai membutuhkan respons cepat dari para pemangku kebijakan.
Turut mendampingi dalam penerimaan massa aksi, hadir para anggota DPRD lainnya yakni H. Bahtiar (Fraksi Golkar), Muh. Arief HS (Gerindra), Ismail Papo (Golkar), dan Jusman (Golkar). Mereka berdiri langsung di hadapan massa aksi dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan secara terbuka oleh Koordinator Lapangan, Ibrahim Ilyas.
Dalam orasinya, Ibrahim menyoroti dua isu krusial yang menyita perhatian publik: dugaan ketidaksesuaian anggaran dalam pembangunan tribun Pantai Merpati dan masih maraknya aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di wilayah Bulukumba.
“Kerusakan tribun Pantai Merpati baru-baru ini bukan semata karena cuaca, tapi mencerminkan lemahnya kualitas pekerjaan yang tidak sebanding dengan anggaran besar yang telah dikeluarkan,” teriak Ibrahim dalam orasinya. Ia juga mendesak DPRD untuk bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang dituding merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPRD Syahruni Haris menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian Lembaga PATI yang telah menyuarakan keresahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap roda pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi peran PATI sebagai bagian dari pengawasan publik. Ini menjadi pengingat penting bagi kami untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan kami di DPRD,” ujarnya.
Syahruni menekankan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk dengan mendorong koordinasi lintas OPD dan aparat penegak hukum.
“Terkait Pantai Merpati dan tambang ilegal, kami akan mengawal secara serius. Ini bukan hanya masalah pembangunan, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung secara damai dan tertib. Di akhir pertemuan, DPRD Bulukumba berkomitmen untuk membawa semua poin aspirasi tersebut ke dalam agenda pembahasan resmi di lembaga legislatif dan menyampaikannya ke pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.
