BULUKUMBA – Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Mitra Komisi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta Monitoring dan Evaluasi APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Bulukumba, Selasa (1/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Syamsir Paro, S.Sos (Fraksi PAN), dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, S.E (PKS). Hadir pula Wakil Ketua Komisi IV, Hj. Astati Tajuddin, S.E (Golkar), serta seluruh anggota Komisi IV yakni Hj. Hawatiah (Demokrat), H. Rijal, S.Sos (PPP), Nurlina, A.Md.Kep (PKB), H. Muhammad Thamrin, S.Pt (NasDem), Fuad Arafah (PKS), dan dr. Sabriadi (Hanura).
Sejumlah mitra kerja yang menjadi fokus pembahasan turut hadir, antara lain Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Daeng Radja, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV secara intensif menggali laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada tahun anggaran 2024 dan memantau perkembangan kegiatan prioritas yang tengah berjalan di Triwulan II tahun 2025. Fokus evaluasi diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Ketua Komisi IV, H. Syamsir Paro, menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak sekadar memastikan penggunaan anggaran, namun juga mengedepankan kualitas program dan dampaknya bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya berjalan di atas kertas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, dalam arahannya mendorong agar sinergi antara legislatif dan mitra eksekutif terus diperkuat demi mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat ini menjadi bagian penting dari siklus pengawasan DPRD, sekaligus wujud komitmen Komisi IV dalam mendukung peningkatan layanan dasar bagi masyarakat Bulukumba, mulai dari mutu pendidikan, akses layanan kesehatan, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
