MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar kian menguatkan langkah dalam membenahi kebersihan kota dan tata kelola lingkungan hidup secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Kantor Balai Kota, Jumat (1/8/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan tak bisa lagi dipandang sebagai urusan sektoral semata.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan ego sektoral. Adipura bukan sekadar penghargaan seremonial. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa Makassar memang bersih, sehat, dan tertata,” tegasnya.
Appi juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, dari instansi pemerintah hingga level terbawah masyarakat—RT dan RW—untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota.
100.000 Biopori untuk Makassar: Gerakan Lingkungan Dimulai dari Rumah
Salah satu program prioritas yang tengah didorong adalah Gerakan 100.000 Biopori, sebagai solusi pengelolaan limbah organik sekaligus memperkuat daya serap air.
Setiap RT diwajibkan membuat lubang biopori, memiliki eco enzyme, unit proses pengolahan sampah, serta budidaya maggot sebagai solusi berbasis rumah tangga.
“Langkah ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tidak hanya soal buang sampah pada tempatnya, tapi bagaimana mengelola sampah sejak dari sumbernya,” jelas Appi.
Pemkot juga mendorong tumbuhnya bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di seluruh kecamatan. Petugas penyapu jalan bahkan akan dilibatkan langsung dalam perawatan biopori di jalur-jalur utama kota.
Revitalisasi Taman dan Penataan Pedestrian
Selain fokus pada sampah, Pemkot juga tengah merancang penataan ulang taman-taman kota melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa taman kini memasuki tahap finalisasi kerja sama dan akan mulai didesain ulang tahun ini.
“Taman kota tak boleh lagi jadi titik abu-abu yang saling lempar tanggung jawab. Pengelolaan harus terintegrasi dan bisa diawasi,” ujar Wali Kota.
Penataan kawasan pedestrian juga menjadi prioritas. Ke depan, bukan pejalan kaki yang harus menyesuaikan diri dengan kendaraan, tapi sebaliknya—kota harus memberi ruang layak bagi pejalan kaki.
Keterlibatan Semua Pihak Jadi Kunci
Kepala Pusdal LH SUMA, Dr. Azri Rasul, dalam kesempatan yang sama memaparkan pentingnya pengelolaan lingkungan secara sistematis. Menurutnya, pendekatan yang digunakan oleh KLHK mencakup tiga tahapan: sumber (hulu), pengumpulan (tengah), dan pemrosesan akhir (hilir).
“Jika pelaku usaha, rumah sakit, hotel, hingga kawasan industri bisa mengelola sampah mereka secara mandiri, maka bebannya tidak lagi jatuh ke pemerintah daerah. Semua selesai di tempatnya,” jelas Azri.
Ia menyebut pengelolaan mandiri bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti eco enzyme, maggot farming, hingga bank sampah. Pusdal LH SUMA pun telah membentuk tim identifikasi lapangan untuk mencatat kondisi riil pengelolaan sampah di seluruh kelurahan.
Targetnya, minimal 51,2% sampah di Makassar bisa diselesaikan langsung di sumber. Data ini akan menjadi indikator penting dalam evaluasi Adipura nasional.
“Semua harus terlibat aktif, bukan hanya administratif. Karena yang kita kejar bukan hanya penghargaan, tapi budaya hidup bersih yang berkelanjutan,” tutup Azri.
Rapat koordinasi ini menjadi pijakan awal dalam menyusun strategi besar menuju Makassar yang bersih, sehat, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, Pemkot optimis Makassar bisa menjadi model kota dengan sistem pengelolaan lingkungan yang kuat, partisipatif, dan berorientasi masa depan.
