MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar tertuju penuh pada percepatan pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar, pascakebakaran hebat yang melanda fasilitas wakil rakyat tersebut pada 29 Agustus 2025.
Sebagai bentuk komitmen, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) Dewi Chomistriana turun langsung meninjau lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025).
Ia hadir bersama jajaran pejabat Kementerian PUPR dan disambut langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Ketua DPRD Makassar Supratman.
Turut mendampingi, Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba, unsur pimpinan DPRD, serta sejumlah kepala dinas teknis Pemkot Makassar.
Dalam kunjungan itu, rombongan melakukan pengamatan teknis sekaligus perhitungan awal kebutuhan anggaran pembangunan. Hasil kaji cepat menyebutkan, ada dua masa bangunan dengan kondisi berbeda.
Bangunan utama yang berdiri sejak 1986 dinyatakan mengalami kerusakan berat, baik dari sisi struktur maupun non-struktur, serta sudah tak sesuai dengan standar konstruksi saat ini—mulai dari ketahanan gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran.
“Untuk gedung utama, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tegas Dewi.
Sementara gedung tambahan yang dibangun pada 2024 kondisinya relatif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa difungsikan kembali usai rehabilitasi ringan yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Dewi menegaskan, apabila skema rekonstruksi disetujui, bangunan lama harus diratakan terlebih dahulu. Namun proses ini membutuhkan tahapan administrasi seperti penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara.
“Setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” jelasnya.
Hitungan awal rehabilitasi seluruh bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50–55 miliar. Namun, jika dilakukan rekonstruksi total, kebutuhan anggaran akan disesuaikan kembali. Pemkot Makassar sendiri telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang DPRD yang kini jauh lebih besar dibandingkan desain awal tahun 1980-an.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, dukungan pemerintah pusat menunjukkan keseriusan negara dalam menyelesaikan persoalan daerah, termasuk pemulihan pascatragedi kebakaran.
“Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 Agustus. Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali,” ujar Munafri.
Ia menekankan, momentum pembangunan ulang ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih modern, representatif, dan memenuhi seluruh kaidah teknis konstruksi terkini.
“Mulai dari jalur evakuasi, material tahan kebakaran, hingga ketahanan terhadap gempa harus diperhitungkan. Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” pungkasnya.
