MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Tidak pernah terbayang bagi Meinsani Kecca, mantan lurah di Kota Makassar, bahwa perjalanan hidupnya akan mengantarkan dirinya duduk di kursi DPRD Kota Makassar. Legislator dari Fraksi PPP ini kini menjadi anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Kisahnya bermula dari pengabdian panjang sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meinsani mengaku, prinsipnya sederhana: setiap warga yang masuk kantor harus tersenyum, dan keluar dengan senyum yang lebih lebar. “Saya mudahkan urusan warga. Selama ini yang saya lakukan hanya berusaha membantu. Itu perbuatan mulia, dan ternyata itulah yang membuka jalan bagi saya ke politik,” ucapnya saat berbincang di Podcast Harian Rakyat Sulsel, Senin (5/5/2025).
Selepas non job dari jabatan lurah, Meinsani sempat bertugas di tingkat kecamatan. Namun, dorongan dari teman-teman membuatnya berani meninggalkan status ASN dan maju di Pileg 2024. “Saya tidak punya latar belakang politik, ekonomi pun pas-pasan. Tapi dukungan datang dari banyak pihak. Alhamdulillah, bersama PPP akhirnya saya lolos,” kenangnya.
Kini, sebagai wakil rakyat, Meinsani menyalurkan aspirasinya lewat berbagai program, reses, dan sosialisasi. Ia menegaskan, bidang kesehatan dan pendidikan masih menjadi isu paling banyak dikeluhkan warga. “Soal pelayanan kesehatan, kendalanya sering di administrasi, terutama KTP yang tidak aktif. Banyak warga belum tahu aturan KIS, padahal kartu itu wajib digunakan tiap enam bulan agar tidak non-aktif,” jelasnya.
Meinsani menegaskan, tidak ada warga yang boleh ditolak dalam pelayanan kesehatan. “Kalau ada masalah di puskesmas, langsung ke rumah sakit. Warga harus tetap dilayani, bahkan bagi yang tidak punya KTP Makassar sekalipun,” tegasnya. Ia juga memberi apresiasi pada Dinas Sosial yang menurutnya cepat tanggap dalam membantu masyarakat.
Sebagai anggota Komisi D, Meinsani rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan, baik soal pelayanan maupun penggunaan anggaran. Ia menyoroti perlunya peningkatan fasilitas kesehatan, terutama di RS Ujung Pandang Baru yang progresnya baru 40–50 persen. Meski begitu, ia menilai sebagian besar puskesmas di Makassar sudah cukup memadai.
“Pelayanan itu yang utama. Saya selalu tekankan ke pejabat dinas, jangan ada warga yang ditolak atau dilempar sana-sini. Kami tidak mau ada kasus warga meninggal hanya karena administrasi,” pungkasnya.
