MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar tengah menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya puluhan pegawai fiktif dalam struktur Laskar Pelangi di jenjang SD dan SMP. Temuan ini mendorong Komisi A DPRD Makassar untuk segera mengambil langkah tegas dalam hal pengawasan dan pembenahan sistem.
Saat dimintai keterangan pada Rabu (16/4/2025), Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana evaluasi menyeluruh yang digagas oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Djufri. Evaluasi tersebut akan mencakup seluruh tenaga Laskar Pelangi yang tersebar di sekolah-sekolah dasar dan menengah di Makassar. Berdasarkan data yang diterima, sekitar 52 pegawai terindikasi tidak melaksanakan tugasnya, meski tercatat secara administratif. Menanggapi hal itu, Andi Makmur menyatakan keprihatinannya dan menyebut kejadian ini sebagai bentuk “kebocoran SKPD” yang dapat berdampak pada kerugian keuangan daerah.
Dalam pernyataannya, Andi Makmur juga menekankan pentingnya pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh terhadap seluruh data pegawai. Menurutnya, hal ini penting untuk menjamin efisiensi anggaran serta menjaga kredibilitas sistem birokrasi. Komisi A DPRD pun telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan pegawai Laskar Pelangi di instansi masing-masing.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Djufri, mengungkap bahwa temuan ini berawal dari laporan internal yang disampaikan oleh Kasubag Kepegawaian Disdik. Laporan itu menunjukkan adanya pegawai yang tidak pernah hadir tetapi tetap menerima Surat Keputusan (SK).
Lebih lanjut, sejumlah pegawai yang telah menerima SK juga belum menjalankan kewajibannya untuk melapor ke unit kerja terkait, sebagaimana seharusnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas sistem pengawasan dan proses rekrutmen yang berlaku selama ini. Sebagai langkah lanjutan, pihak Dinas Pendidikan akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengevaluasi kinerja para pegawai dan menindak tegas mereka yang terbukti tidak aktif bekerja.
