MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Program seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam. Hingga awal Agustus 2025, distribusi seragam ke berbagai sekolah dasar dan menengah masih tersendat, menimbulkan kebingungan bagi ribuan orang tua siswa yang menantikan realisasi janji pemerintah.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, A. Odhika Cakra, mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat serta pihak sekolah terkait lambannya penyaluran. Menurutnya, keterlambatan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang digadang-gadang sebagai bentuk dukungan pendidikan gratis.
“Saya harap distribusi seragam bisa selesai paling lambat akhir September. Banyak orang tua kebingungan karena anaknya belum menerima seragam, sementara tahun ajaran baru sudah berjalan,” ujar Odhika usai memantau sejumlah sekolah, Jumat (8/8/2025).
Odhika juga mengungkap temuan mengejutkan: masih ada sekolah yang justru menjual seragam kepada orang tua murid, meski pemerintah telah mengumumkan program gratis. “Praktik seperti ini bertolak belakang dengan tujuan bantuan. Jika benar terjadi, kami minta Dinas Pendidikan menindak tegas,” tegasnya.
Menurut Odhika, persoalan utama terletak pada koordinasi yang lemah dan komunikasi yang minim dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik). Banyak kepala sekolah disebut menunggu instruksi tertulis sehingga ragu mengambil langkah inisiatif. “Instruksi yang tidak jelas membuat proses distribusi di lapangan terhambat. Harus ada arahan tegas dan mekanisme yang seragam,” tambahnya.
Selain menuntut percepatan distribusi, DPRD Makassar juga menyoroti janji pemerintah kota untuk melibatkan UMKM lokal dalam proses pengadaan seragam. Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan dapat mendongkrak ekonomi warga, namun hingga kini kontribusinya dinilai belum maksimal.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya terbantu malah merasa kecewa. Pemerintah harus memastikan program ini tidak hanya tepat sasaran bagi siswa, tapi juga memberi manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM setempat,” kata Odhika.
Komisi D berencana memanggil pihak Disdik dan penyedia seragam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat untuk memastikan adanya solusi cepat. DPRD juga mengimbau agar mekanisme pengawasan diperketat, termasuk transparansi jadwal distribusi yang bisa diakses publik.
Program seragam sekolah gratis merupakan salah satu program prioritas Pemkot Makassar untuk meringankan beban orang tua di awal tahun ajaran baru. Namun, keterlambatan dan ketidakjelasan teknis dinilai berpotensi mengaburkan tujuan mulia tersebut. DPRD menegaskan akan terus mengawal hingga seluruh siswa penerima manfaat benar-benar mendapatkan haknya.
