MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri kegiatan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se-Provinsi Sulawesi Selatan. Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD kepada para kepala daerah beserta pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Seremoni ini menjadi bagian penting dari upaya bersama mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Kehadiran Ketua DPRD Makassar menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Supratman menilai, momentum ini bukan hanya sekadar formalitas penyampaian laporan, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas negara.
“Momentum ini bukan hanya soal laporan, tetapi tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan sinergi yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Supratman.
Turut mendampingi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang menerima langsung LHP Pemkot Makassar Tahun Anggaran 2024 dari BPK. Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pendampingan dan kerja sama dalam proses penyusunan serta pemeriksaan laporan keuangan.
Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Makassar untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Kepala Perwakilan BPK dan seluruh jajaran atas arahan serta bimbingan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan kami,” tutur Munafri.
Munafri menambahkan, pencapaian opini WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menandakan kondisi keuangan daerah yang sehat. Hal ini menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan, termasuk prioritas program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting dari laporan ini adalah kondisi fiskal nyata pemerintah kota. Ini menjadi dasar kebijakan dan program prioritas ke depan,” tegasnya.
Ia menekankan, keberhasilan meraih WTP berulang kali merupakan hasil kerja bersama dan komitmen kuat seluruh jajaran Pemkot Makassar dalam menerapkan prinsip good governance secara konsisten.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
