BARRU — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan bahwa rencana pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan. Sebaliknya, kebijakan itu harus menjadi pemacu bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi lokal.
“Kami para kepala daerah mendapat banyak arahan dari pemerintah pusat untuk siap beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Ini bukan hambatan, tapi tantangan untuk memperkuat kemandirian fiskal,” ujar Andi Ina usai menghadiri rapat di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (16/10/2025).
Ia menilai, kondisi ini justru membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
“Daerah harus lebih inovatif, misalnya melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Dengan cara itu, pembangunan bisa terus berjalan meski dengan keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Kementerian Keuangan memang belum mengumumkan secara resmi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah. Namun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi TKD diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp693 triliun, dari Rp864,1 triliun pada tahun 2025.
Meski demikian, Bupati Barru tetap menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan nasional yang dinilai tetap berpihak kepada daerah.
“Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bapak Presiden. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan. Kami, para kepala daerah, siap melaksanakan seluruh arahan beliau demi kemajuan bangsa dan daerah,” tuturnya.
Menurut Andi Ina, kunci menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran adalah kolaborasi, inovasi, dan efisiensi.
“Selama ada semangat itu, kita tetap bisa mewujudkan kemajuan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, mengonfirmasi bahwa meski belum ada surat resmi dari Kementerian Keuangan, informasi mengenai penurunan TKD memang mulai beredar
“Dalam penyusunan KUAPPAS sebelumnya, Pemprov Sulsel sempat memproyeksikan tren kenaikan. Namun, jika benar terjadi penurunan, tentu perlu penyesuaian kebijakan di tingkat daerah,” jelasnya.
