MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk memperkuat perekonomian daerah melalui kebijakan belanja pemerintah yang berpihak pada pelaku usaha lokal.
Pesan tegas itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
“Kami ingin memastikan 50 persen belanja pemerintah difokuskan untuk produk lokal. Dari jumlah itu, separuhnya lagi harus benar-benar dinikmati pelaku UMKM,” ujar Munafri dengan nada tegas.
Menurut mantan Bos PSM Makassar ini, kebijakan tersebut bukan sekadar angka, melainkan langkah nyata untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kota Makassar.
Dengan total belanja daerah yang mencapai Rp3 triliun, Munafri memastikan agar porsi signifikan dari anggaran itu berputar di tangan masyarakat lokal.
“Kami ingin uang APBD tidak lari ke luar daerah, tapi berputar di Makassar. Ini bentuk keberpihakan kami terhadap pelaku usaha kecil,” jelas politisi Golkar itu.
Dalam arahannya, Munafri juga menekankan pentingnya regulasi yang kuat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini, kata dia, agar pelaku usaha lokal terlindungi dan pemerintah terhindar dari praktik yang menyimpang.
Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Makassar yang dibangun investor tanpa standardisasi yang jelas.
“Banyak investor masuk tanpa regulasi baku. Kalau ini dibiarkan, bisa menimbulkan masalah ke depan, seperti kredit macet atau ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Munafri menegaskan, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar roda ekonomi tetap stabil dan adil.
Makassar, dengan populasi mencapai 1,4 juta jiwa, disebut Munafri memiliki potensi ekonomi luar biasa. Kota ini hidup dari sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif yang terus berkembang.
“Makassar punya laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas. Semua ini potensi besar kalau kita kelola dengan kebijakan yang tepat,” paparnya.
Sejak 2019, Pemkot Makassar bahkan telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (e-procurement) secara penuh dan kini menempati peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp645 miliar.
“Kami sudah 100 persen elektronik sejak 2019. Ini bukti transparansi dan efisiensi yang kami jaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munafri menekankan bahwa kebijakan ekonomi Makassar tidak hanya berorientasi pada bantuan tunai, tetapi juga program berkelanjutan yang memperkuat daya beli masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah program unggulan seperti perbaikan distribusi air bersih dan pendirian inkubator bisnis UMKM yang terbukti meningkatkan omzet para pelaku usaha kecil.
“Kami ingin setiap rupiah dari APBD punya efek nyata bagi masyarakat. Tidak sekadar bantuan sesaat, tapi mendorong kemandirian,” katanya.
Selain itu, Pemkot juga tengah memperkuat sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM sektor kuliner dan memperluas akses pembiayaan hingga ke pasar ekspor.
“Kalau produk kita bisa tembus ekspor, itu tandanya tata kelola sudah matang. Itulah target besar kami,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya ikut tren pasar, tapi juga mampu membaca ekosistem ekonomi secara cerdas dan berkelanjutan.
“Strategi bisnis yang kuat itu bukan soal ikut-ikutan, tapi soal memahami sumber bahan baku dan potensi pasar lokal,” tuturnya.
Dengan kebijakan yang berpihak pada produk lokal, tata kelola transparan, dan dukungan regulasi yang solid, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bertekad menjadikan Makassar sebagai kota tangguh, mandiri, dan berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris LKPP RI, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum LKPP, serta sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor.
