MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar Kegiatan Kehumasan Pemerintahan di Era Media Sosial yang berlangsung di Novotel Hotel, Selasa (25/11/2025). Agenda ini digelar sebagai upaya memperkuat kapasitas humas pemerintah dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital yang semakin cepat dan menuntut respons instan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber utama Wicaksono, atau yang lebih dikenal dengan nama penanya Ndoro Kakung, seorang penulis, pengamat, dan praktisi media sosial asal Yogyakarta.
Dalam pemaparannya, Ndoro Kakung menegaskan bahwa humas pemerintah kini tidak bisa lagi hanya menjadi corong informasi satu arah. Publik saat ini menginginkan interaksi nyata, respons cepat, dan komunikasi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Mereka ingin didengar, direspons, dan ditindaki keluhannya,” ungkap Ndoro Kakung.
Ia menilai bahwa humas pemerintah harus hadir sebagai penghubung antara masyarakat dan pimpinan, bukan sekadar penyalur pesan formal.
Konten Harus Mudah Dipahami, Informatif, dan Interaktif
Ndoro Kakung juga menekankan pentingnya kemampuan humas dalam menyajikan konten yang ringkas, informatif, dan ramah pembaca. Penguasaan teknik infografis dan penyajian visual yang kuat menjadi modal penting.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami dan dibaca. Tanpa itu, publik hanya menerima narasi, bukan akses informasi,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut humas harus siap menghadapi “tsunami informasi”, di mana kecepatan dan ketepatan penyajian menjadi kunci utama.
Kesalahan Umum: Medsos Berisi Seremoni Pimpinan
Dalam sesi diskusi, Ndoro Kakung menyoroti masih banyak akun media sosial instansi pemerintah yang hanya berisi dokumentasi seremoni pimpinan. Konten seperti itu dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi publik, sehingga follower tak bertambah dan interaksi tidak berkembang.
“Kesalahan umum humas adalah menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption seperti rilis berita, tidak ada ajakan ke publik, dan komentar publik tidak ditanggapi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa humas harus menyajikan dampak, bukan sekadar kehadiran.
“Contohnya, bukan hanya pimpinan menghadiri rapat, tapi apa efek nyata ke masyarakat dari rapat itu yang harus disampaikan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Kominfo Makassar berharap kemampuan humas pemerintah semakin meningkat, terutama dalam mengelola interaksi dan komunikasi publik melalui media sosial. Dengan strategi yang tepat, citra pemerintah akan semakin kuat, dan partisipasi masyarakat dapat meningkat lebih luas.
