MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Komitmen Pemerintah Kota Makassar membangun kota inklusif kembali diperkuat. Senin (1/12/2025), komunitas disabilitas hadir di Balai Kota Makassar untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Munafri Arifuddin. Pertemuan ini menjadi simbol bahwa Pemkot membuka ruang dialog tanpa sekat, memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memiliki peran dalam pembangunan kota.
Langkah ini sejalan dengan visi Wali Kota Munafri untuk menjadikan Makassar ramah, setara, dan bebas diskriminasi. Pemerintah Kota terus melibatkan kelompok disabilitas dalam perencanaan dan program strategis, menegaskan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memihak semua orang.
Ikra, Field Officer Program Yayasan Satu Nama di bawah naungan YASMI Sulawesi, menyampaikan bahwa pertemuan ini terkait persiapan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025. “Perayaan HDI akan digelar 14 Desember 2025 di depan Monumen Mandala. Kami berharap Wali Kota hadir sebagai keynote speaker,” ujarnya.
Selain itu, mereka mendorong adanya Deklarasi Kota Inklusi sebagai simbol komitmen bersama, selaras dengan visi Wali Kota Makassar. Ikra juga menekankan perlunya revisi Perda Disabilitas Nomor 6 Tahun 2013 yang sudah tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dorongan revisi ini telah didukung Ketua DPRD Makassar.
Perayaan HDI akan melibatkan seluruh kelompok disabilitas di Kota Makassar, mencakup disabilitas fisik, netra, tunarungu, intelektual, dan tunawicara. Rangkaian kegiatan meliputi deklarasi, pentas seni, pasar murah, serta pameran UMKM menampilkan produk kreatif teman-teman disabilitas, mulai dari batik cifur, tas handmade, kain perca, hingga produk daur ulang.
Ikra berharap kehadiran Wali Kota bukan sekadar simbolik, tetapi mampu membuka ruang lebih luas untuk mengubah stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. “Tidak ada perbedaan antara warga non-disabilitas dan disabilitas. Semua setara,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi atas inisiatif komunitas disabilitas. Ia menegaskan, kota inklusif bukan sekadar slogan, tetapi prinsip pembangunan yang harus diwujudkan. Pemkot berkomitmen memberi ruang, akses, dan kesempatan yang sama bagi semua warga.
Munafri juga menyambut baik agenda HDI dan Deklarasi Kota Inklusi. Ia menegaskan, kolaborasi dengan komunitas disabilitas penting karena mereka memahami kebutuhan dan tantangan di lapangan. “Pemkot Makassar terbuka untuk bekerja sama, termasuk dalam revisi Perda Disabilitas bersama DPRD,” tutupnya.
