MALINO, CAHAYASULSEL.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Kehumasan Tahun 2025 yang digelar di Malino, Jumat (5/12/2025). Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk perwakilan humas Kecamatan Bontoala.
Dalam sambutannya, Sekda Makassar menegaskan bahwa peran kehumasan pemerintah kini semakin strategis di tengah perkembangan teknologi informasi. Penyampaian informasi publik, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan teks, tetapi juga harus didukung konten visual yang menarik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN di bidang kehumasan agar mampu menyampaikan program, kebijakan, dan capaian pemerintah secara cepat, akurat, serta komunikatif. Konten foto dan video yang berkualitas dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik.
Bimtek Tata Kelola Kehumasan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan informasi publik, produksi konten visual, serta strategi komunikasi pemerintahan di era digital. Materi yang diberikan meliputi teknik pengambilan foto dan video, penulisan rilis berita, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif.
Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Menurutnya, peningkatan kualitas publikasi menjadi kebutuhan penting agar informasi pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Ia menilai humas yang kuat dan adaptif akan mendorong transparansi serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui peningkatan kapasitas ini, Kecamatan Bontoala berkomitmen untuk menghadirkan konten publikasi yang lebih kreatif, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Bimtek Kehumasan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan komunikasi publik, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
