MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjadi agenda rutin tanpa implementasi.
Hal itu disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat II Angkatan IV 2026 di Aston Hotel Makassar, Senin (13/7/2026).
Munafri meminta setiap program digitalisasi memiliki target dan progres yang terukur. Menurutnya, pembahasan digitalisasi tidak boleh terus berulang setiap tahun tanpa hasil yang dirasakan dalam pelayanan pemerintahan.
“Saya butuh data dan progres dari digitalisasi ini. Hampir setiap tahun kita begini-begini saja. Artinya dibutuhkan realisasi dan implementasi yang jelas,” tegasnya.
Ia menekankan digitalisasi harus berangkat dari kebutuhan nyata dan tujuan yang ingin dicapai. Bukan hanya mengganti sistem, tetapi juga mengubah pola kerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Jangan kepala dinasnya sudah mendorong digitalisasi, tetapi di bawahnya tetap menggunakan cara-cara konvensional. Digitalisasi bukan hanya perubahan sebuah sistem, tetapi bagaimana mengubah tatanan kerja,” ujarnya.
Menurut Appi, penerapan sistem digital yang terintegrasi juga penting untuk mempersempit ruang terjadinya praktik tidak sehat, termasuk potensi fraud dalam pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan transformasi digital kini menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
Pemkot Makassar, kata dia, terus mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah melalui TP2DD agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah dan efisien.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah menambahkan, digitalisasi layanan perpajakan kini terus diperluas, termasuk melalui integrasi layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke dalam aplikasi Lontara+.
Masyarakat kini dapat mencetak SPPT PBB, mendaftarkan objek pajak, memperbarui data, melakukan pembayaran elektronik hingga mencetak bukti pembayaran tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
“Jadi kami tidak membuat aplikasi baru, tetapi mengintegrasikan layanan yang sudah ada ke dalam Lontara+ sehingga seluruh layanan nantinya berada dalam satu platform,” jelasnya.
Asminullah menyebut seluruh pembayaran pajak di Bapenda saat ini telah dilakukan secara non-tunai dan langsung melalui perbankan. Masyarakat juga dapat membayar melalui sejumlah kanal seperti perbankan, Indomaret, Alfamart hingga Kantor Pos.
Digitalisasi tersebut turut berdampak pada penerimaan daerah. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi PAD Makassar disebut meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kalau kepatuhan masyarakat semakin baik, tentu berdampak pada peningkatan PAD. Hingga triwulan kedua, capaian kita sudah meningkat sekitar Rp100 miliar lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya. (*)
