MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah terus menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM. Kali ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan tersebut melaksanakan kegiatan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan. Senin (12/10/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Perindustrian No. 14, RT 02/RW 03, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan.
Dalam pengawasan tersebut, perhatian diarahkan pada pentingnya memastikan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fatma Wahyuddin menegaskan bahwa pengawasan APBD memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan dan pelaksanaan administratif, tetapi mampu menjawab persoalan serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Pengawasan bukan sekadar memastikan anggaran terlaksana, tetapi bagaimana setiap program yang dijalankan benar-benar menghadirkan manfaat, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Fatma.
Ia berharap, melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, berbagai program DP3A-Dalduk KB Sulawesi Selatan dapat semakin diperkuat, terutama dalam membuka ruang pemberdayaan perempuan, memberikan perlindungan terhadap anak, serta mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas.
Fatma juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.
Baginya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas, termasuk dalam memperkuat ketahanan keluarga dan memastikan perempuan serta anak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, Fatma berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah terus diperkuat agar setiap program pembangunan di Sulawesi Selatan berjalan lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
