MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp500 ribu dalam pengurusan surat keterangan kewarisan di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, akhirnya mendapat titik terang.
Warga yang sebelumnya menyampaikan keluhan tersebut secara resmi memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Kelurahan Butung. Dalam keterangannya, warga menyebut persoalan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial itu berawal dari kesalahpahaman.
Klarifikasi disampaikan langsung oleh perwakilan warga dengan didampingi jajaran pemerintah setempat di Kantor Kelurahan Butung.
Dalam rekaman video yang beredar, Senin (28/9/2026), perwakilan warga menegaskan bahwa informasi mengenai adanya permintaan biaya Rp500 ribu oleh pihak kelurahan tidak benar.
“Adapun kemarin sempat beredar berita bahwa dari pihak kelurahan meminta kami biaya sebesar Rp500.000, itu adalah tidak benar. Itu adalah kesalahpahaman dari pihak kami, dan kami secara langsung telah meminta maaf kepada Pak Lurah,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa penyampaian klarifikasi dan permohonan maaf tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.
“Alhamdulillah tidak ada masalah. Saya mengatakan ini tanpa adanya tekanan dari siapapun,” tambahnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Camat Wajo, Ivan Kala’lembang, menegaskan komitmen jajarannya untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
Ia memastikan seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Wajo memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat tanpa pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Semua kelurahan memberikan pelayanan kepada warga tanpa pungutan sama sekali. Apalagi dengan frasa mewajibkan, itu dipastikan tidak ada,” tegas Ivan, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar agar seluruh pimpinan wilayah, baik camat maupun lurah, senantiasa mengedepankan integritas dan memberikan pelayanan dengan hati.
“Hal tersebut sesuai dengan arahan dan instruksi Pak Wali Kota agar pimpinan wilayah, baik Lurah maupun Camat, memberikan pelayanan kepada warga dengan hati yang mulia, menjunjung tinggi integritas, serta menjauhi perilaku yang mengarah pada tindakan gratifikasi, sogok, dan pungli,” jelasnya.
Ivan menambahkan, arahan tersebut terus ditekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan di tingkat wilayah sebagai upaya memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan dan akuntabel.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Kecamatan Wajo berharap masyarakat dapat menyikapi setiap informasi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi.
Masyarakat juga diimbau untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah kelurahan maupun kecamatan apabila menemukan kendala dalam pengurusan administrasi, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang tepat.














