Menu ✖

Mode Gelap
Lantik 29 Pejabat, Appi: Jangan Jadi Raja-Raja OPD, Kinerja Harus Terukur Sekda Makassar Dorong Pembentukan Ekosistem Digital Terintegrasi, Lontara+ Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Pemkot Pemkot Makassar Raih Anugerah Media Humas 2026 Kategori Website Pemda Terbaik Dinkes Makassar Catat Prestasi Nasional, Tiga Penghargaan Diraih dalam Sepekan Kota Makassar Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Tegaskan Dukungan Penuh Sukses Pertahankan Juara Umum, Wali Kota Siapkan Bonus Spesial bagi Atlet Makassar

BERANDA

Lantik 29 Pejabat, Appi: Jangan Jadi Raja-Raja OPD, Kinerja Harus Terukur

badge-check


					Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), di Balai Kota Makassar. (Dok.ist) Perbesar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), di Balai Kota Makassar. (Dok.ist)

MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Pemerintahan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham resmi melakukan penyegaran besar-besaran terhadap jajaran birokrasi melalui pergeseran jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II.

Sebanyak 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar mengalami pergeseran posisi dalam penataan kabinet MULIA. Sementara itu, 12 pejabat lainnya tetap mempertahankan jabatan sebelumnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dihadiri Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penataan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi penguatan organisasi pemerintahan melalui pendekatan manajemen talenta, dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kapasitas, serta kebutuhan organisasi.

Dalam arahannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan dinamika yang lumrah dalam sebuah organisasi pemerintahan. Karena itu, pejabat yang mendapatkan amanah baru diminta tidak memandang keputusan tersebut sebagai bentuk ketidaksukaan ataupun upaya mendiskreditkan pihak tertentu.

Menurutnya, setiap penempatan harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan komposisi birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Didampingi Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kepala OPD semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur organisasi, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.

Bahkan, Appi secara tegas mengingatkan agar tidak ada kepala OPD yang merasa menjadi penguasa tunggal di lingkungan kerjanya.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.

Ia juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Seluruh program yang telah direncanakan, terlebih yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti akibat pergantian pimpinan.

Menurutnya, kesinambungan program menjadi salah satu kunci agar target pembangunan Kota Makassar tetap berjalan sesuai perencanaan.

Selain menekankan koordinasi dan kinerja, Munafri turut memberikan perhatian serius terhadap integritas serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.

Karena itu, seluruh pejabat diminta menjadikan hal tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Secara khusus, Munafri menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri mengungkapkan bahwa penataan pejabat dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala. Setiap bulan, pemerintah kota akan memantau perkembangan koordinasi, capaian, serta pelaksanaan program masing-masing perangkat daerah.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya.

Mantan CEO PSM Makassar itu juga menjelaskan bahwa pola koordinasi pemerintahan akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan Wali Kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Munafri menilai, hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA telah menghadirkan berbagai capaian dan penghargaan. Namun, capaian statistik maupun penghargaan belum cukup apabila persoalan mendasar masyarakat belum dituntaskan secara optimal.

Sejumlah pekerjaan rumah masih menjadi perhatian, mulai dari kemiskinan, persoalan gizi anak, akses pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat tidak hanya terjebak pada rutinitas administrasi, tetapi mampu menghadirkan solusi konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegasnya.

Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, ia menantang setiap kepala SKPD untuk mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.

Ia berharap formasi baru birokrasi mampu menciptakan pola kerja yang lebih solid, fleksibel, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menaruh harapan besar terhadap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik.

Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Aliyah menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap para pejabat yang mendapatkan kepercayaan baru mampu bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Aliyah juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun pelaksanaan program kerja, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Dengan penataan tersebut, pemerintahan MULIA berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

Daftar 29 Pejabat yang Mengalami Pergeseran Jabatan

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik beserta jabatan baru:

1. Evie Aprialti, S.E.
Jabatan lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan.

2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Perpustakaan.
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
Jabatan lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan.

5. Fahyuddin, A.P., M.H.
Jabatan lama: Kepala Dinas Kearsipan.
Jabatan baru: Sekretaris DPRD Kota Makassar.

6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
Jabatan lama: Sekretaris DPRD Kota Makassar.
Jabatan baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
Jabatan lama: Kepala BPKAD.
Jabatan baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

8. Dahyal, S.Sos., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Bappeda.
Jabatan baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
Jabatan lama: Asisten Administrasi Umum.
Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

10
Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S.
Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Jabatan baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
Jabatan lama: Kepala BPBD.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan.

14. Achi Soleman, S.STP., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan.
Jabatan baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
Jabatan lama: Kepala DPMPTSP.
Jabatan baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
Jabatan lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

16. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

17. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
Jabatan lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Jabatan baru: Kepala Dinas Penataan Ruang.

18. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Penataan Ruang.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

19. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
Jabatan lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

20. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
Jabatan lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.

21. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
Jabatan baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

22. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
Jabatan lama: Direktur UPT RSUD Daya.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kesehatan.

23. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
Jabatan lama: Kepala Dinas Kesehatan.
Jabatan baru: Direktur UPT RSUD Daya.

24. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
Jabatan lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.

25. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pertanahan.

26. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
Jabatan lama: Kepala Dinas Pertanahan.
Jabatan baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

27. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
Jabatan lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

28. Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T.
Jabatan lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu, terdapat 12 pejabat yang tetap menduduki jabatan sebelumnya, yakni:

1. Muhammad Rheza – Kepala Dinas Perhubungan.

2. Andi Bukti Djufrie – Kepala Dinas Sosi

3. Andi Azma Zulistia Ekayanti – Kepala Inspektorat Kota Makassar.

4. Andi Irwan Bangsawan – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5. Aidil Adha – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

6. Achmad Hendra Hakamuddin – Kepala Dinas Pariwisata.

7. Hasanuddin – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Ita Isdiana Anwar – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Andi Pattiware – Kepala Dinas Kebudayaan.

10. Andi Asminullah – Kepala Badan Pendapatan Daerah.

11. Fadly Wellang – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

12. Andi Herfida Attas – Staf Ahli.

Penataan kabinet MULIA ini menjadi bagian dari dinamika organisasi pemerintahan Kota Makassar. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap pejabat mampu menerjemahkan amanah jabatan menjadi kinerja nyata, memperkuat koordinasi lintas OPD, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

Baca Lainnya

Sekda Makassar Dorong Pembentukan Ekosistem Digital Terintegrasi, Lontara+ Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Pemkot

18 November 2026 - 19:10 WITA

Pemkot Makassar Raih Anugerah Media Humas 2026 Kategori Website Pemda Terbaik

18 November 2026 - 08:13 WITA

Dinkes Makassar Catat Prestasi Nasional, Tiga Penghargaan Diraih dalam Sepekan

17 November 2026 - 22:14 WITA

Kota Makassar Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Tegaskan Dukungan Penuh

17 November 2026 - 06:00 WITA

Sukses Pertahankan Juara Umum, Wali Kota Siapkan Bonus Spesial bagi Atlet Makassar

16 November 2026 - 23:06 WITA

Trending di BERANDA