Komisi 1 DPRD Bulukumba saat melanjutkan Rapat Kerja. (dok.ist)
BULUKUMBA.CAHAYASULSEL.COM – Komisi 1 DPRD Kabupaten Bulukumba melanjutkan rapat kerja bersama mitra kerja. Rapat tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Selasa (21 Januari 2025).
Rapat ini bertujuan untuk membahas program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD pada tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 1 DPRD Bulukumba memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan anggaran dan pelaksanaan program yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Anggota Komisi 1 DPRD Bulukumba, yang hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dalam rapat ini, kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan program-program dari masing-masing dinas benar-benar dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata salah satu anggota Komisi 1.
Selain itu, rapat juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dinas, termasuk upaya peningkatan layanan di sektor perpustakaan, pengelolaan data kependudukan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang masih memerlukan perhatian ekstra.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba menyampaikan bahwa tahun 2025 ini pihaknya akan fokus pada peningkatan literasi masyarakat melalui program-program pembinaan perpustakaan desa. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaporkan progres terkait pelayanan administrasi kependudukan yang semakin digitalisasi.
Rapat tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk terus memantau perkembangan program-program yang telah dibahas, serta menjalin komunikasi yang intens antara DPRD dan OPD terkait untuk memastikan agar tujuan pembangunan daerah tercapai dengan baik.
