MAKASSAR.CAHAYASULSEL.COM – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas aduan masyarakat terkait aktivitas pergudangan yang masih berlangsung di dalam kota, meskipun telah diatur dalam regulasi yang ditetapkan sejak 2015. RDP ini berlangsung di ruang rapat Komisi A pada Senin (17/2/2025) dan dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, dengan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, pelaku usaha, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas pergudangan yang berada di dalam area kota, yang seharusnya sudah dipindahkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 56 Tahun 2015 tentang penataan pergudangan di Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, mengungkapkan bahwa meskipun Perwali tersebut sudah ditetapkan sejak 2015 untuk membatasi aktivitas pergudangan di dalam kota, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Pahlevi menyayangkan adanya pelanggaran yang terus berlanjut dan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sekitar.
“Perwali tahun 2015 sudah jelas mengatur bahwa aktivitas pergudangan tidak diperbolehkan lagi di dalam kota, namun praktiknya masih banyak yang melanggar. Hal ini tentunya menimbulkan masalah bagi warga sekitar, baik dari segi kesehatan, keamanan, hingga kenyamanan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, beberapa perwakilan OPD terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, juga memberikan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam menertibkan aktivitas pergudangan di dalam kota. Mereka menjelaskan bahwa beberapa inspeksi dan penertiban telah dilakukan, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha dan lemahnya pengawasan di lapangan.
Sementara itu, pelaku usaha yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa ada sejumlah alasan mengapa mereka masih melanjutkan aktivitas pergudangan di dalam kota, seperti keterbatasan lokasi di luar kota dan tingginya biaya untuk relokasi. Namun, mereka menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik agar tetap mematuhi aturan yang ada.
Komisi A DPRD Makassar berencana untuk melakukan rapat lanjutan untuk merumuskan solusi yang lebih konkret, termasuk kemungkinan memperkuat pengawasan, memberikan insentif untuk relokasi pergudangan, serta menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk mencari solusi win-win bagi kedua belah pihak.
RDP ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus mengoptimalkan penegakan regulasi yang ada, sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, agar Kota Makassar dapat terus berkembang dengan penataan ruang yang lebih baik dan tertib.
