MAKASSAR, CAHAYASULSEL.COM – Kinerja awal pemerintahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham (MULIA) mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Berbagai program yang dijalankan dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, terukur, dan berdampak langsung.
Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menilai tren kinerja Pemerintah Kota Makassar menunjukkan arah yang positif dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, sejumlah program prioritas tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, berbagai kebijakan yang dijalankan menunjukkan hasil yang nyata. Program-program pemerintah tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Ras MD, Senin (4/5/2026).
Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia itu menilai keberhasilan tersebut terlihat dari sejumlah indikator kinerja, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pemerintah Kota Makassar mencatat nilai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan “sangat baik”. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi indikator membaiknya kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, survei kebijakan pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau berada pada kategori tinggi. Angka tersebut menunjukkan mayoritas warga merasakan manfaat dari berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Menurut Ras, tingginya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari konsistensi pemerintah dalam merealisasikan program prioritas, seperti penataan kawasan kota, penertiban parkir liar, pembenahan ruang publik, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Tak hanya mendapat respons positif dari masyarakat, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kementerian Dalam Negeri pada April 2026, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari capaian pembangunan daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, hingga inovasi program unggulan.
“Makassar menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil meraih predikat kinerja tinggi. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan dan implementasi program pemerintah berada di jalur yang tepat,” jelasnya.
Di bidang sosial, Makassar juga mencatat prestasi membanggakan. Berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis SETARA Institute pada 2026, Makassar berhasil masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia dengan menempati peringkat ke-9 nasional untuk kategori kota berpenduduk di atas satu juta jiwa.
Capaian tersebut menjadi lompatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada IKT 2024 Makassar berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 yang diumumkan tahun 2026, kota ini melonjak 43 peringkat hingga berada di posisi ke-9 nasional.
Tak hanya itu, di tingkat internasional, Program Revitalizing Informal Settlements and Their Environment (RISE) yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar berhasil masuk lima besar proyek terbaik dunia pada ajang WRI Ross Center Prize for Cities 2026 di New York, Amerika Serikat.
Menurut Ras, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Makassar tidak hanya berjalan, tetapi juga mengalami percepatan dengan arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Berbagai penghargaan dan indikator kinerja yang diraih menjadi bukti bahwa pemerintahan MULIA tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada dampak yang dirasakan masyarakat. Ini tentu memperkuat optimisme terhadap masa depan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)
