JAKARTA, CAHAYASULSEL.COM – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat penanganan masalah sosial dan percepatan pengentasan kemiskinan kembali ditunjukkan melalui langkah strategis Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Dalam agenda tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, Direktur PSKB Masryani Mansur, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie.
Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan maupun direncanakan di Kota Makassar. Mulai dari pengembangan Sekolah Rakyat, penataan dan relokasi kawasan kumuh termasuk permukiman nelayan, penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga rencana pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa berbagai program tersebut berjalan sesuai rencana dan terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Program Sekolah Rakyat saat ini berjalan on the track. Selain itu, juga dibahas relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan pengelolaan LKS, hingga pembangunan Liponsos,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan sosial secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang telah terbangun antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar. Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah keberhasilan program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla.
Atas capaian tersebut, Kemensos bahkan meminta kesediaan Kota Makassar untuk kembali menjadi pilot project Program Deklarasi Panti Sosial Bermutu. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus mencegah terjadinya kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, dan institusi pendidikan.
Tak hanya itu, Kemensos juga menawarkan skema pembiayaan kolaboratif atau cost sharing dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar. Skema tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat rentan sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial di Kota Daeng.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata Munafri.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, berbagai program yang dijalankan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan. Ini menjadi contoh baik bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan memberikan dampak nyata,” ujar Gusmen.
